apa itu akta bawah tangan - Legalist Indonesia

Apa Itu Akta Bawah Tangan? Jangan Asal Cap Sebelum Tahu Ini!

Dalam hubungan bisnis, para pihak sering membuat dokumen tertulis untuk mencatat kesepakatan, hak, dan kewajiban. Salah satu bentuknya adalah akta di bawah tangan. Bagi pemilik usaha, memahami apa itu akta bawah tangan membantu mereka memilih bentuk dokumen yang sesuai dengan kebutuhan transaksi.

Secara sederhana, dokumen ini para pihak susun dan tandatangani tanpa bantuan pejabat umum. Karena itu, para pihak sendiri menentukan isi, menyepakati ketentuan, lalu membubuhkan tanda tangan. Meskipun prosesnya lebih sederhana, para pihak tetap perlu menyusun dokumen secara jelas agar isi kesepakatan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.

Apa itu akta bawah tangan dalam hukum perdata?

Apa itu akta bawah tangan? Istilah tersebut merujuk pada akta yang para pihak buat dan tanda tangani tanpa perantaraan pejabat umum. KUHPerdata mengenal tulisan di bawah tangan dalam Pasal 1874. Ketentuan tersebut mencakup akta yang ditandatangani di bawah tangan serta tulisan lain yang para pihak buat tanpa perantaraan pejabat umum.

Dengan demikian, dokumen ini berbeda dari akta autentik. Notaris atau pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik sesuai bentuk yang undang-undang tentukan. Sebaliknya, para pihak dapat menyusun akta di bawah tangan berdasarkan kesepakatan mereka.

Namun, bentuk sederhana tidak berarti para pihak boleh mengabaikan isi dokumen. Mereka tetap perlu mencantumkan identitas, objek kesepakatan, hak dan kewajiban, nilai transaksi jika relevan, serta tanda tangan para pihak.

Apa itu akta bawah tangan dan bagaimana kekuatan buktinya?

Kekuatan pembuktian menjadi salah satu hal terpenting dalam memahami akta ini. Pasal 1875 KUHPerdata mengatur bahwa tulisan di bawah tangan yang pihak terkait akui kebenarannya dapat memberikan kekuatan pembuktian lengkap bagi pihak yang menandatangani, ahli warisnya, dan pihak yang memperoleh hak dari mereka.

Karena itu, tanda tangan dan pengakuan memiliki peran penting. Jika salah satu pihak menyangkal tanda tangannya, pihak yang berkepentingan perlu membuktikan keaslian tanda tangan tersebut melalui mekanisme pembuktian yang berlaku.

Contoh penggunaan akta di bawah tangan

Pelaku usaha dapat memakai akta di bawah tangan untuk berbagai hubungan keperdataan, selama hukum tidak mewajibkan bentuk akta tertentu. Misalnya, para pihak dapat membuat perjanjian kerja sama, perjanjian sewa, atau kesepakatan transaksi tertentu dalam bentuk ini.

Selain itu, perusahaan dapat menggunakan dokumen tertulis untuk mencatat kesepakatan dengan mitra bisnis. Dengan begitu, setiap pihak memiliki catatan mengenai hak, kewajiban, jadwal pelaksanaan, serta konsekuensi jika salah satu pihak tidak memenuhi kesepakatan.

Namun, pemilik usaha perlu memeriksa jenis transaksi terlebih dahulu. Beberapa tindakan hukum membutuhkan bentuk dokumen atau pejabat tertentu berdasarkan peraturan. Oleh sebab itu, perusahaan tidak sebaiknya memilih akta di bawah tangan hanya karena prosesnya lebih sederhana.

Pengetahuan tersebut membantu pengusaha menentukan kapan mereka membutuhkan dokumen yang melibatkan pejabat berwenang. Langkah tersebut penting terutama ketika transaksi memiliki nilai besar atau membawa konsekuensi hukum yang signifikan.

Apa perbedaan akta bawah tangan dan akta autentik?

Perbedaan utama terletak pada cara pembuatannya. Para pihak menyusun akta di bawah tangan tanpa perantaraan pejabat umum. Sebaliknya, pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik sesuai bentuk dan kewenangan yang hukum tetapkan.

Selain itu, keduanya memiliki karakter pembuktian yang berbeda. Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian mengenai hal yang termuat di dalamnya sesuai ketentuan hukum. Sementara itu, akta di bawah tangan memperoleh kekuatan pembuktian yang lebih kuat terhadap pihak yang menandatanganinya ketika pihak tersebut mengakui kebenarannya.

Karena itu, pemilik usaha perlu menyesuaikan bentuk dokumen dengan kebutuhan transaksi. Jika transaksi memiliki nilai besar atau konsekuensi hukum yang kompleks, konsultasi dengan profesional dapat membantu perusahaan memilih bentuk dokumen yang tepat.

Baca Juga: Surat Kuasa Perusahaan: Pahami Cara Membuatnya dengan Tepat

Bagaimana membuat akta di bawah tangan dengan tepat?

Pertama, para pihak perlu menuliskan identitas secara lengkap dan akurat. Selanjutnya, mereka perlu menjelaskan tujuan perjanjian, objek kesepakatan, hak dan kewajiban, nilai transaksi, jangka waktu, serta mekanisme penyelesaian sengketa jika diperlukan.

Kemudian, setiap pihak perlu membaca seluruh isi dokumen sebelum menandatangani. Mereka juga perlu menyimpan dokumen asli dan salinan secara aman. Jika para pihak menggunakan dokumen elektronik, mereka perlu memperhatikan ketentuan hukum mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Selain itu, perusahaan sebaiknya meminta pemeriksaan profesional ketika transaksi memiliki risiko tinggi. Langkah tersebut membantu para pihak menemukan klausul yang kurang jelas sebelum mereka menandatangani dokumen.

Kelola Legalitas Bisnis Bersama Legalist Indonesia

Pemilik usaha tidak hanya membutuhkan dokumen perjanjian yang jelas. Mereka juga perlu membangun badan usaha dengan struktur dan legalitas yang sesuai sejak awal.

Legalist Indonesia membantu pelaku usaha mengurus berbagai kebutuhan legalitas secara praktis dan profesional. Layanannya mencakup Jasa Pendirian PT, Jasa Pendirian CV, Jasa Pembuatan PT PMA, pengurusan NIB, perubahan data perusahaan, serta kebutuhan legalitas bisnis lainnya.

Selain membantu pendirian badan usaha, Legalist Indonesia dapat mendampingi pelaku usaha dalam menyiapkan kebutuhan administrasi dan dokumen perusahaan sesuai kondisi bisnis. Dengan begitu, Anda dapat menjalankan usaha dengan fondasi legalitas yang lebih tertata.

Penutup

Jika Anda sedang mendirikan PT, CV, atau PT PMA, menyiapkan kerja sama bisnis, atau membutuhkan pendampingan legalitas, Legalist Indonesia dapat menjadi pilihan untuk membantu kebutuhan bisnis Anda.

Hubungi Kami Melalui:

Related Posts

  • SBU Konstruksi Gedung Perkantoran dan Cara Mengurusnya

    Sebelum bisa membangun, meruntuhkan, atau memperbaiki kantor dan gedung perkantoran lainnya, Anda perlu memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) khusus terlebih dulu. Sertifikat ini akan Anda kenal sebagai SBU konstruksi gedung perkantoran.  Eksistensi sertifikat ini sangat esensial, sehingga Anda tidak bisa mendapatkan izin untuk membangun gedung perkantoran tanpanya. Karena itu, kenali lebih lanjut tentang apa fungsi…

  • Perbedaan TDP dan TDUP yang Perlu Diketahui

    Saat membangun sebuah bisnis, Anda perlu mempersiapkan banyak hal secara matang. Salah satu bagian yang paling krusial adalah mengurus dokumen legalitas seperti TDP dan TDUP. Namun, Anda harus memahami perbedaan TDP dan TDUP terlebih dahulu sebelum mulai mengurus dokumen tersebut ke instansi terkait. Meskipun kedua dokumen ini berkaitan erat dengan pendaftaran usaha, keduanya memiliki fungsi…

  • Perbedaan Permodalan Kepemilikan PMA PMDN!

    Aspek permodalan kepemilikan PMA dan PMDN merupakan dua hal yang sangat berbeda dalam dunia investasi Indonesia. Kedua bentuk badan usaha permodalan tersebut memiliki ketentuannya masing-masing sesuai dengan profil investornya. Oleh karena itu, Anda perlu memahami karakteristik keduanya karena hal ini menjadi langkah yang tepat untuk menentukan keputusan pengembangan bisnis di masa depan. Mengetahui perbedaan mendasar…

  • Fungsi Peraturan Perusahaan dan Kenapa Itu Penting

    Hampir di setiap bidang kehidupan, Anda pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah “peraturan”, termasuk di dalam lingkup pekerjaan. Hanya saja, masih banyak orang yang belum paham betul tentang apa saja fungsi peraturan perusahaan dan kenapa itu penting. Padahal, secara garis besar peraturan perusahaan adalah pondasi utama dalam berlangsungnya kegiatan perusahaan yang rapi dan tertata….

  • SLA perizinan OSS: Pengurusan Izin Lebih Terarah

    Mengurus legalitas usaha melalui OSS sering membuat pelaku usaha bertanya, “Berapa lama izin saya selesai?” Pertanyaan tersebut berkaitan dengan SLA atau Service Level Agreement dalam layanan perizinan. Pemerintah memasukkan konsep jaminan kualitas layanan dan kepastian jangka waktu proses ke dalam PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Aturan tersebut berlaku sejak…

  • Cara Membuka Cabang PT: Panduan Legalitas & Prosedurnya

    Ketika bisnis mulai berkembang, perusahaan mungkin membutuhkan lokasi baru untuk mendekati pelanggan atau memperluas operasional. Membuka kantor cabang dapat menjadi salah satu strategi untuk mendukung pertumbuhan tersebut. Namun, ekspansi tidak cukup dengan mencari lokasi dan menyiapkan tenaga kerja. Perusahaan juga perlu memastikan kegiatan cabang sesuai dengan struktur perseroan, data usaha, serta ketentuan perizinan yang berlaku….