Bukti Potong PPh 21 Coretax: Cara Buat dan Terbitkannya!
Pemberi kerja yang sudah menghitung gaji dengan benar tetap perlu menerbitkan bukti potong PPh 21 Coretax agar karyawan dapat melaporkan SPT Tahunan. Karena itu, Anda perlu tahu jenis dokumennya, cara membuatnya, dan masalah data yang sering muncul. Artikel ini menjelaskan semuanya berdasarkan informasi resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Apa Itu Bukti Potong PPh 21 Coretax?
Menurut artikel resmi DJP, pemberi kerja sebagai pemotong wajib membuat bukti potong PPh Pasal 21. Dokumen ini membuktikan bahwa pemberi kerja sudah memotong PPh Pasal 21 dari penghasilan karyawan. Pemberi kerja menyerahkan bukti itu kepada penerima penghasilan dan melaporkannya dalam SPT Masa PPh Pasal 21. DJP menyebut PMK Nomor 168 Tahun 2023 sebagai dasar pelaksanaannya.
Dalam Coretax, bukti potong PPh 21 Coretax yang sudah terbit dapat masuk otomatis ke akun penerima penghasilan. Data pemotongan juga dapat terisi otomatis di SPT Tahunan. Karyawan lalu memakai PPh yang sudah dipotong sebagai kredit pajak. Namun, DJP menegaskan bahwa penyampaian SPT Tahunan tetap menjadi kewajiban karyawan, bukan pemberi kerja.
BPA1 dan BPA2 untuk Masa Pajak Terakhir
Untuk pegawai tetap, Coretax memakai dua jenis bukti potong, dan pilihan jenisnya bergantung pada status pegawai. BPA1 berlaku bagi pegawai dan pensiunan swasta, sedangkan BPA2 berlaku bagi ASN, anggota TNI dan Polri, pejabat negara, serta pensiunannya. Dalam lima hal pelaporan SPT Masa Desember 2025, DJP menyebut pemberi kerja cukup menerbitkan BPA1 atau BPA2 untuk masa Desember 2025 (Pasal 7 ayat 1 PER-11/PJ/2025). Penjelasan ini merujuk pada informasi resmi DJP, sehingga baca teks lengkap peraturan itu dan cek ketentuan untuk tahun pajak Anda.
Cara Membuat Bukti Potong PPh 21 Coretax
Menurut DJP, pemberi kerja dapat membuat bukti potong PPh 21 Coretax lewat tiga cara: input manual, unggah file XML, atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP). Panduan DJP untuk BPA2 menunjukkan alur input manual berikut, dan BPA1 memakai langkah serupa:
- Buka modul eBupot, lalu pilih BPA2 atau BPA1.
- Klik tombol Create eBupot, lalu isi data pegawai, masa pajak, serta NPWP atau NIK.
- Pilih Nama Objek Pajak dan Jenis Pemotongan, misalnya setahun penuh atau kurang dari setahun.
- Isi komponen penghasilan dan pengurang, lalu periksa angka yang Coretax isi otomatis.
- Pilih NITKU yang berwenang.
- Klik Simpan Konsep untuk menyimpan draf, atau Submit jika data sudah benar.
Sebelum menekan Submit, periksa tiga hal. Pertama, pastikan masa pajak dan jenis pemotongan sesuai kondisi pegawai, misalnya pegawai yang bekerja kurang dari setahun. Kedua, cocokkan nama dan NIK dengan data identitas pegawai. Ketiga, pilih NITKU yang benar agar bukti potong tercatat pada unit yang tepat. Dengan pemeriksaan ini, Anda mengurangi risiko membatalkan dan menerbitkan ulang dokumen.
Untuk pegawai dalam jumlah besar, gunakan impor XML. Unduh templat Excel dari laman Coretax, isi datanya, lalu ekspor menjadi file XML. Setelah itu, buka eBupot, pilih jenis bukti potong, klik Impor Data, dan unggah file tersebut. Tinjau hasilnya di XML Monitoring, centang bukti yang siap, lalu klik Terbitkan. Sumber panduan ini adalah dokumen DJP untuk instansi pemerintah, dan tampilan menu dapat berubah, jadi ikuti petunjuk di layar akun Anda.
Masalah NIK dan NPWP yang Perlu Anda Cek
Bukti potong PPh 21 Coretax terisi otomatis di SPT Tahunan jika penerima penghasilan sudah terdaftar di Coretax dan memiliki NPWP. DJP juga menyebut penghasilan di atas PTKP sebesar Rp4.500.000 per bulan sebagai syarat manfaat tersebut. Jika NIK belum terdaftar, sistem menawarkan NPWP sementara. Namun, bukti potong dengan NPWP sementara tidak terkirim otomatis ke akun penerima dan tidak terisi otomatis di SPT Tahunan.
Pemberi kerja yang masih memakai NIK sementara 9990000000999000 perlu meregistrasi NIK pegawai di Coretax. Setelah itu, batalkan bukti potong lama dan terbitkan ulang dengan NIK yang valid. Selain itu, DJP mengimbau instansi pemerintah dalam PENG-25/PJ.09/2026 agar pegawai yang melapor dengan formulir 1721 A1/A2 dari aplikasi lain membetulkan SPT Tahunan setelah BPA terbit di Coretax, karena kredit pajak dari aplikasi lain berpotensi tidak diakui. Simpan juga salinan PDF bukti potong dan catatan pembatalan sebagai arsip, sehingga Anda lebih mudah merekonsiliasi SPT Masa.
Layanan Legalist Indonesia untuk Legalitas Usaha
Administrasi pajak yang rapi berawal dari legalitas usaha yang tertib. Legalist Indonesia membantu Anda melalui Jasa Pendirian PT, Jasa Pendirian CV, Jasa Pembuatan PT PMA, serta pengurusan NIB, merek, dan HAKI. Setelah penandatanganan minuta, proses pendirian biasanya selesai dalam 2–4 hari kerja. Saat ini kami juga memberikan bonus logam mulia untuk semua paket PT, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Untuk kasus pajak yang rumit, konsultasikan dengan konsultan pajak atau Kring Pajak 1500200. Artikel ini bersifat informatif dan bukan nasihat hukum.
Baca Juga: Pembetulan SPT Coretax: Cara, Batas Waktu, dan Sanksi
Rapikan Bukti Potong PPh 21 Coretax Sejak Awal
Singkatnya, bukti potong PPh 21 Coretax berjalan lancar ketika data pegawai valid sejak awal. Karena itu, cocokkan NIK dan NPWP karyawan, pilih BPA1 atau BPA2 yang tepat, lalu terbitkan bukti potong sebelum karyawan melaporkan SPT Tahunan. Dengan begitu, karyawan menerima dokumen tepat waktu dan Anda terhindar dari koreksi berulang. Jika Anda baru mendirikan PT dan ingin administrasi karyawan tertata dari awal, mulailah dengan konsultasi awal gratis bersama Legalist Indonesia untuk menyiapkan legalitas usahanya.
Hubungi Kami Melalui:
- Website resmi: Legalist Indonesia
- Instagram: @legalistindonesia
- Whatsapp: +6281818886596
- Alamat Resmi: Ruko Aniva Grande Blok G1 No.9
Gading Serpong – Tangerang Banten 15334







