Biaya Sertifikat Halal: Tarif Resmi BPJPH dan Cara Hemat

Banyak pelaku usaha bertanya, berapa sebenarnya biaya sertifikat halal yang harus mereka siapkan. Jawabannya bergantung pada jalur yang Anda pilih dan skala usaha Anda. Karena itu, artikel ini merangkum tarif resmi dari peraturan, menjelaskan komponen yang tidak termasuk di dalamnya, dan menunjukkan kapan usaha kecil bisa membayar nol rupiah. Dengan begitu, Anda dapat menyusun anggaran tanpa menebak-nebak.

Dasar Hukum Biaya Sertifikat Halal

Pasal 85 ayat (1) PP Nomor 39 Tahun 2021 menyatakan bahwa pelaku usaha pada umumnya menanggung biaya sertifikat halal, dan biaya itu harus efisien serta terjangkau. Anda dapat membaca teks lengkapnya di situs peraturan.go.id. Selanjutnya, PMK Nomor 57/PMK.05/2021 mengatur tarif layanan BLU BPJPH. Pemerintah menetapkan peraturan ini pada 3 Juni 2021 dan mengundangkannya pada 4 Juni 2021.

Tarif Layanan: Rp300.000 sampai Rp5.000.000

Menurut PMK 57/PMK.05/2021, tarif layanan sertifikasi halal proses reguler, perpanjangan sertifikat, penambahan varian atau jenis produk, dan registrasi sertifikat halal luar negeri berkisar Rp300.000 sampai Rp5.000.000 per sertifikat. Rentang itu tercantum dalam Pasal 3 huruf a, Pasal 4 ayat (1), dan lampirannya. Dengan demikian, besaran tarif Anda bergantung pada ketentuan lampiran dan skala usaha.

Namun, perhatikan bahwa tarif tersebut tidak mencakup biaya pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Pasal 7 ayat (2) dan (3) mengaitkan biaya pemeriksaan itu dengan biaya yang Kepala BLU BPJPH tetapkan. Oleh sebab itu, siapkan anggaran terpisah untuk pemeriksaan, dan tanyakan rinciannya sebelum Anda memilih LPH.

Ringkasan Komponen Biaya Reguler

Agar mudah Anda pahami, perhatikan komponen berikut:

• tarif layanan BPJPH per sertifikat sesuai PMK 57/PMK.05/2021;
• biaya pemeriksaan dan pengujian oleh LPH, sesuai ketentuan yang berlaku;
• biaya pelatihan penyelia halal, bila Anda membutuhkannya;
• biaya internal, seperti penyusunan dokumen dan pencatatan bahan.

Biaya Sertifikat Halal Gratis untuk Usaha Mikro dan Kecil

Pasal 81 ayat (1) PP 39/2021 menyatakan bahwa UMK tidak membayar biaya permohonan, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara, sehingga biaya sertifikat halal bagi UMK dapat nol rupiah. Sejalan dengan itu, Pasal 5 ayat (1) PMK 57/PMK.05/2021 menetapkan tarif Rp0 untuk layanan pernyataan halal (self declare), perpanjangan sertifikat, dan penambahan varian bagi usaha mikro dan kecil yang masuk kriteria pernyataan halal. Pasal 6 juga membuka kemungkinan tarif Rp0 untuk pelatihan penyelia halal bagi UMK.

Selain itu, BPJPH membuka program SEHATI dengan kuota 1,35 juta sertifikat halal gratis untuk UMK pada 2026. Menurut BPJPH, prosesnya dari pengajuan hingga terbit tanpa biaya. Meski begitu, kuota terbatas, dan hanya produk yang memenuhi kriteria self declare yang dapat memakainya.

Cara Menghemat Anggaran Sertifikasi

Untuk menekan biaya sertifikat halal, lakukan langkah berikut. Pertama, periksa apakah produk Anda memenuhi kriteria bahan berisiko rendah dan proses sederhana, karena jalur gratis hanya melayani produk seperti itu. Dengan memilih jalur yang tepat sejak awal, Anda tidak membayar layanan yang tidak Anda perlukan. Kedua, kumpulkan daftar bahan dan alur produksi dengan lengkap, sehingga Anda menghindari revisi yang memakan waktu. Ketiga, ajukan perpanjangan tepat waktu, karena pengajuan paling lambat tiga bulan sebelum sertifikat berakhir (Pasal 82 ayat 2). Terakhir, konfirmasi tarif terbaru kepada BPJPH, karena nominal dapat berubah.

Contoh Simulasi Anggaran

Misalkan Anda pemilik usaha kecil dengan produk sederhana yang memenuhi kriteria self declare. Dalam kasus ini, tarif layanan BPJPH Rp0, dan Anda tetap perlu menyiapkan waktu untuk pendampingan. Sebaliknya, jika Anda memakai jalur reguler, hitunglah tarif BPJPH Rp300.000 sampai Rp5.000.000 per sertifikat, lalu tambahkan biaya pemeriksaan LPH yang Anda tanyakan terpisah. Dengan simulasi sederhana ini, Anda melihat bahwa pilihan jalur memengaruhi total anggaran lebih besar daripada tarif BPJPH saja. Karena itu, mintalah rincian tertulis dari LPH dan pendamping sebelum Anda memutuskan, lalu bandingkan angkanya dengan tarif resmi yang berlaku saat Anda mengajukan.

Biaya Tidak Langsung yang Sering Terlewat

Selain tarif resmi, pelaku usaha sering lupa menghitung waktu dan tenaga. Penyusunan daftar bahan, pencatatan pemasok, dan perbaikan dokumen memerlukan jam kerja. Karena itu, tunjuk satu orang penanggung jawab di usaha Anda, dan buat catatan bahan sejak sekarang. Dengan cara ini, Anda menekan risiko pengulangan dokumen yang menambah biaya waktu. Selain itu, catat pertanyaan yang muncul selama proses, karena jawabannya berguna ketika Anda memperpanjang sertifikat empat tahun kemudian dan ingin membandingkan anggaran lama dengan anggaran baru.

Layanan Legalist Indonesia untuk Legalitas Usaha

Legalist Indonesia tidak menerbitkan sertifikat halal, karena BPJPH yang berwenang. Namun, kami membantu Anda menyiapkan fondasi legalitas sebagai penyedia Jasa Pendirian PT, Jasa Pendirian CV, Jasa Pembuatan PT PMA, dan pengurusan NIB. Setelah penandatanganan minuta, proses pendirian biasanya selesai dalam 2–4 hari kerja. Saat ini, kami juga memberikan bonus logam mulia untuk semua paket PT, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pengusaha di wilayah Banten dapat memakai layanan jasa pembuatan PT Tangerang. Ingatlah bahwa artikel ini bersifat informatif dan bukan nasihat hukum.

Baca Juga: Sertifikat Halal Gratis 2026: Syarat dan Cara Daftar SEHATI

Rencanakan Anggaran Sejak Awal

Singkatnya, biaya sertifikat halal berkisar Rp300.000 sampai Rp5.000.000 per sertifikat untuk layanan BPJPH, plus biaya pemeriksaan LPH, sedangkan UMK yang memenuhi kriteria self declare membayar Rp0. Karena itu, hubungi Legalist Indonesia sekarang juga. Dengan begitu, Anda mendapat konsultasi awal tanpa biaya mengenai legalitas usaha sebelum menyusun anggaran sertifikasi.

Hubungi Kami Melalui:

• Website resmi: Legalist Indonesia
• Instagram: @legalistindonesia
• Whatsapp: +6281818886596
• Alamat Resmi: Ruko Aniva Grande Blok G1 No.9
  Gading Serpong – Tangerang Banten 15334