Pemerintah membagi kekayaan alam Indonesia ke dalam tiga kelompok besar, yakni bahan galian golongan A, B, dan C. Dalam ulasan kali ini, kita akan membahas secara mendalam mengenai golongan B beserta berbagai contoh bahan galian golongan B yang memiliki peran vital. Setiap pengusaha yang hendak melakukan kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi wajib memiliki izin resmi dari…

Hampir semua peraturan yang berlaku di Indonesia pasti memiliki dasar hukum. Terutama aturan tentang perizinan yang berkaitan dengan perusahaan. Hal ini juga berlaku untuk sektor pertambangan. Salah satu yang wajib Anda tahu adalah dasar hukum galian C.  Alasan mengapa Anda harus tahu dasar hukum galian C itu sangat sederhana, khususnya untuk para pengusaha. Pasalnya, UU…

Sama seperti di beberapa sektor usaha lain, Anda membutuhkan izin khusus untuk sektor usaha pertambangan. Hanya saja, penting untuk Anda catat bahwa ada beberapa perizinan yang berbeda, salah satunya adalah Izin Usaha Pertambangan Galian C.  Istilah “galian C” di sini merujuk pada komoditas tambang yang diinginkan oleh perusahaan Anda, yaitu batuan. Beberapa contoh galian C…

Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, semua perusahaan pasti butuh izin usaha. Namun, beberapa sektor usaha memang perlu perizinan, misalnya seperti di sektor pertambangan. Ada yang bernama IUP dan IUPK. Lalu kira-kira, apa perbedaan IUP dan IUPK?  Banyak orang yang menganggap bahwa kedua jenis izin ini adalah perizinan yang sama. Padahal, perbedaan IUP dan IUPK…

Sebelum memulai bisnis di industri pertambangan, ada banyak aturan yang harus Anda ketahui dan berbagai jenis perizinan yang wajib Anda miliki. Salah satunya adalah IUP OPK, perizinan yang wajib ada jika Anda ingin berbisnis dengan aman dan legal.  Karena itu, di sini Anda akan mempelajari lebih lanjut tentang apa arti IUP OPK dan mengapa kehadiran…

Apabila badan usaha Anda bergerak di bidang tambang mineral atau batubara, maka Anda akan memerlukan Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP) agar operasional bisnis berjalan lancar. Tanpa mengantongi dokumen ini, perusahaan dilarang keras melakukan aktivitas pembelian, pengangkutan, maupun penjualan komoditas tersebut sama sekali. Ketentuan ketat ini tercantum secara jelas dalam regulasi terbaru, yakni Undang-Undang Nomor 3…

Memahami cara menghitung penghasilan kena pajak PKP Badan sangatlah penting bagi pemilik bisnis. Langkah ini bertujuan untuk memudahkan Anda dalam menentukan besaran pajak yang harus disetor kepada negara. Berdasarkan UU PPh Pasal 1, Pajak Penghasilan merupakan kewajiban yang dikenakan kepada Wajib Pajak (WP) atas penghasilan yang mereka terima. Dalam sistem perpajakan, dasar utama untuk menentukan…

PPh 22 Impor merupakan jenis pajak yang pemerintah kenakan atas aktivitas penyerahan barang atau jasa dari luar negeri sesuai dengan ketentuan Pasal 22. Kewajiban pajak ini menyasar pihak pembeli barang maupun jasa, baik mereka yang berstatus orang pribadi maupun badan usaha. Secara teknis, dasar pengenaan PPh Pasal 22 ini adalah nilai impor yang merupakan hasil…

Selain cara mendirikan PT PMA di Indonesia, Anda juga wajib mengetahui bagaimana prosedur pembubaran PT PMA. Terutama jika perusahaan sudah tidak beroperasi lagi atau karena ada masalah internal dan eksternal lain yang mengharuskan perusahaan bubar. Hanya saja, Anda tidak bisa langsung meninggalkan dan mengabaikan perusahaan begitu saja ketika ingin membubarkannya. Ada prosedur legal yang harus…

Pertanyaan mengenai apakah PT PMA bisa beli tanah sering kali muncul dari para investor asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Jawabannya adalah BISA. Namun, pelaku usaha asing wajib memahami batasan serta hak entitas legal atas tanah dan bangunan properti di tanah air secara mendalam. Tujuan utama memahami regulasi ini adalah untuk menghindari masalah hukum…

PT PMA adalah perusahaan yang di dalamnya terdapat kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh pihak asing. Baik yang sepenuhnya memakai modal asing maupun sebagian. Lalu, bagaimana cara mendirikan PT PMA di Indonesia yang sesuai UU PT PMA? Di bawah ini terdapat informasi lengkap mengenai pendirian PT PMA di Indonesia sesuai dengan regulasi yang berlaku di…

Aturan mengenai izin membuka toko minuman alkohol saat ini telah tercantum secara mendetail di dalam peraturan milik Menteri Perdagangan. Pemerintah sengaja menerbitkan regulasi ini dengan tujuan untuk memberikan pengawasan yang sangat ketat terkait peredaran serta penjualan minuman beralkohol. Langkah tersebut sangat penting mengingat maraknya kasus pengoplosan maupun produksi alkohol tanpa izin yang membahayakan nyawa masyarakat….

Industri konstruksi di Indonesia wajib memiliki sertifikasi resmi dari LPJK PUPR untuk menjamin profesionalitas tenaga kerjanya. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) memegang tanggung jawab penuh dalam memberikan sertifikat kompetensi kepada para ahli konstruksi di sebuah instansi. Tanpa sertifikasi ini, perusahaan akan kesulitan membuktikan kualitas serta kredibilitas mereka di mata klien maupun pemerintah. Terdapat beberapa jenis…

Sebelum Anda memproduksi dan/atau mengedarkan minuman beralkohol, Anda harus tahu semua peraturan yang berkaitan dengannya. Ini termasuk aturan soal bea cukai minuman beralkohol. Sebab, jika tidak membayarnya, alkohol tersebut bisa dianggap ilegal. Penting untuk Anda catat bahwa bea cukai adalah bentuk pajak minuman alkohol yang wajib Anda bayarkan kepada negara. Pajak ini berlaku untuk semua…

Sudah menjadi rahasia umum jika Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBUJK) adalah komponen yang penting bagi pengusaha di bidang konstruksi. Setiap beberapa waktu, biasanya ada SBUJK terbaru yang mewakili sub bidang yang baru. Menurut update baru di tahun ini, setidaknya ada 80 kode SBUJK untuk perusahaan jasa konstruksi. Selain SBUJK terbaru, ada juga tambahan sub…