Kategori UMKM Legalist Indonesia

3 Kategori UMKM Berdasarkan Modal dan Hasil Penjualan

Masyarakat bisnis umumnya mengelompokkan kategori UMKM mikro hingga menengah berdasarkan nilai aset serta omset tahunan perusahaan. Kehadiran UMKM sebagai bentuk usaha mandiri membawa banyak dampak positif bagi stabilitas perekonomian Indonesia. Selain itu, sektor ini tidak hanya berkembang pada satu bidang saja karena banyak pengusaha yang mulai melebarkan sayap ke berbagai sektor beragam. Mulai dari usaha pertanian, kuliner, fashion, hingga perangkat elektronik kini mewarnai pasar domestik.

Kategori UMKM Berdasarkan Jumlah Modal Usaha

Pemerintah melakukan beberapa perubahan signifikan terkait pengelompokan ini setelah menerbitkan PP Nomor 7 Tahun 2021 dan UU Cipta Kerja. Oleh karena itu, Anda selaku pengusaha wajib memahami pembagian terbaru ini agar tidak keliru saat mengurus legalitas. Berikut adalah rincian pembagian UMKM berdasarkan modal usaha menurut peraturan paling baru:

  1. Skala Mikro: Kriteria terbaru menyebutkan bahwa usaha masuk kategori mikro apabila memiliki modal usaha maksimal Rp1 Miliar. Namun demikian, jumlah tersebut tidak mencakup nilai modal bangunan serta tanah tempat bisnis Anda berada.

  2. Skala Kecil: Terdapat perbedaan mencolok antara aturan lama dengan regulasi terbaru saat ini. Sekarang, kategori usaha kecil setidaknya harus memiliki modal usaha pada rentang Rp1 Miliar hingga Rp5 Miliar. Sama seperti sebelumnya, angka ini juga belum menghitung nilai tanah dan bangunan tempat usaha.

  3. Skala Menengah: Unit bisnis yang masuk dalam golongan menengah wajib mempunyai modal usaha sebesar Rp5 Miliar sampai dengan Rp10 Miliar. Pada tingkatan ini, UMKM kategori menengah umumnya sudah memiliki sistem pengelolaan manajemen yang jauh lebih profesional.

Kategori UMKM Berdasarkan Hasil Penjualan Setiap Tahun

Selain modal, otoritas juga mengklasifikasikan kategori UMKM menurut hasil penjualan atau omset tahunan. Pengelompokan ini bertujuan untuk mendukung perkembangan bisnis agar mampu bersaing secara sehat di pasar global. Adapun pembagian kelasnya adalah sebagai berikut:

  • Mikro: Urutan pertama mencakup kategori usaha mikro yang memiliki hasil penjualan maksimal Rp2 Miliar setiap tahunnya. Biasanya, karakteristik operasional usaha mikro ini masih cenderung menyasar pasar lokal saja.

  • Kecil: Jenis kedua merupakan kategori skala kecil yang diperuntukkan bagi usaha dengan hasil penjualan tahunan di kisaran Rp2 Miliar sampai Rp15 Miliar. Melalui omset yang besar tersebut, pengusaha kecil biasanya mampu mengelola arus kas dengan lebih baik.

  • Menengah: Menurut UU terbaru, UMKM golongan menengah wajib memiliki omset tahunan sebanyak Rp15 Miliar hingga Rp50 Miliar. Anda dapat memperoleh jumlah tersebut dari keuntungan penjualan yang sudah memiliki basis pasar tetap secara nasional.

Peran Penting UMKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Keberadaan unit bisnis ini membawa dampak positif yang sangat luas bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Berikut adalah beberapa peran strategis UMKM dalam mendorong kesejahteraan masyarakat:

  1. Membuka Lapangan Pekerjaan Baru: Kemunculan berbagai unit bisnis di daerah turut mendorong terciptanya lapangan kerja baru sehingga mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

  2. Menyumbang Devisa Negara: Setiap kategori UMKM menjalankan usaha dengan potensi keuntungan yang sangat menjanjikan. Hal ini tentu menambah jumlah devisa negara, terutama bagi pengusaha yang sudah melakukan kegiatan ekspor.

  3. Memenuhi Kebutuhan Masyarakat: UMKM menjadi bagian integral dari kegiatan ekonomi yang melibatkan masyarakat secara langsung untuk memenuhi kebutuhan harian seperti makanan dan pakaian.

  4. Menurunkan Kesenjangan Sosial: Kehadiran bisnis yang tersebar luas ikut berperan dalam mendistribusikan pendapatan secara merata hingga ke daerah terpencil.

  5. Meningkatkan Kreativitas: UMKM menawarkan sejumlah inovasi serta ide kreatif dalam menciptakan produk unik yang memiliki nilai manfaat unggul bagi konsumen.

Solusi Praktis untuk Perizinan UMKM Bersama Legalist

Pemerintah menghadirkan klasifikasi usaha yang jelas agar pemberian dukungan serta fasilitas fiskal tidak salah sasaran. Selain modal dan omset, terdapat pula kategori UMKM berdasarkan sifat kegiatannya yang membagi jenis bisnis berdasarkan aktivitas nyata di lapangan.

Oleh karena itu, jika Anda ingin memperoleh izin usaha yang sesuai dengan ketentuan hukum, Anda dapat memanfaatkan layanan profesional dari Legalist Indonesia. Tim kami siap mendampingi Anda melalui proses pendaftaran NIB di sistem hingga tuntas. Segera konsultasikan kebutuhan legalitas bisnis Anda melalui website resmi Legalist Indonesia atau kunjungi akun Instagram resmi @legalistindonesia sekarang juga!

Related Posts

  • Ini Dia Biaya Perubahan Akta Pendirian PT!

    [fusion_builder_container type=”flex” hundred_percent=”no” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” parallax_speed=”0.3″ video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” overlay_color=”” video_preview_image=”” border_color=”” border_style=”solid” padding_top=”” padding_bottom=”” padding_left=”” padding_right=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ layout=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” center_content=”no”…

  • Apa Itu PBF? Kenali Definisi, Ketentuan, dan Tugasnya

    Sebelum mendirikan perusahaan atau badan usaha di industri farmasi, ada banyak hal-hal yang wajib Anda ketahui. Salah satunya adalah apa itu PBF, mengingat kehadirannya sangat penting dalam proses distribusi obat dan bahan baku obat.  PBF adalah singkatan dari Pedagang Besar Farmasi, yaitu badan usaha yang punya tanggung jawab untuk mengadakan, menyimpan, dan menyalurkan obat serta…

  • Legalitas untuk Exit Strategy: Cara Jual Bisnis Harga Tinggi

    Sebagian besar pengusaha rintisan hanya memprioritaskan omzet tanpa memikirkan rencana jangka panjang. Padahal, pengusaha sukses selalu menyiapkan legalitas untuk exit strategy sejak hari pertama berdiri. Oleh karena itu, dokumen hukum yang tertib menjadi syarat mutlak agar perusahaan Anda memiliki nilai tawar yang tinggi di mata pihak luar, baik melalui skema akuisisi, merger, maupun IPO. Selain…

  • PT Perorangan Apakah Bisa Ikut Tender? Ini Penjelasannya

    Bagi pemilik PT Perorangan, melebarkan sayap usaha merupakan sebuah impian yang harus mereka wujudkan. Anda dapat mewujudkan impian tersebut salah satunya dengan cara mengikuti tender. Pertanyaannya, PT perorangan apakah bisa ikut tender? Simak informasi mengenai nya berikut ini. Sekilas Mengenai PT Perorangan PT Perorangan merupakan sebuah badan usaha milik seseorang yang syarat pembuatan PT nya…

  • PT Boleh Punya Banyak Usaha? Ini Aturan & Cara Mengaturnya

    Banyak pengusaha ingin mengembangkan beberapa lini bisnis dalam satu perusahaan. Karena itu, muncul pertanyaan: PT boleh punya banyak usaha atau harus mendirikan perusahaan baru untuk setiap kegiatan? Pada dasarnya, satu PT dapat menjalankan beberapa kegiatan usaha. Namun, pemilik tidak bisa sekadar mencantumkan banyak KBLI lalu menganggap seluruh kegiatan tersebut otomatis boleh berjalan. Setiap kegiatan harus…

  • Perjanjian Pra Nikah: Fungsi, Isi, dan Keuntungan Pembuatannya!

    Perjanjian pra nikah merupakan kesepakatan tertulis antara pasangan sebagai persiapan matang sebelum melangkah ke jenjang rumah tangga. Dalam dokumen ini, calon mempelai menuangkan seluruh poin penting yang berhubungan dengan kehidupan pernikahan mereka nantinya. Hal tersebut mencakup pembagian tanggung jawab harian, status kepemilikan harta, hingga kesepakatan mengenai langkah yang harus diambil apabila terjadi perceraian di masa…