Pada dasarnya, Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBUJK) adalah salah satu dokumen yang wajib Anda miliki sebelum bisa melakukan kegiatan usaha di bidang konstruksi. Dokumen ini punya berbagai jenis klasifikasi yang berbeda, termasuk KK001.
Hanya saja, masih banyak dari Anda yang belum tahu kode tersebut menunjukkan subklasifikasi SBUJK apa. Namun Anda tidak perlu khawatir karena penjelasan lengkap tentang klasifikasi tersebut akan dibahas di sini, lengkap dengan syarat dan cara mengurusnya.
Mengenal Lebih Dekat Kode Klasifikasi KK001
Seperti apa yang sudah disinggung di atas, ada banyak klasifikasi SBUJK yang ada dan berlaku di Indonesia. Misalnya seperti SBU BG002, kode yang dibuat khusus untuk jasa konstruksi gedung perkantoran. Jadi, perusahaan bisa membangun gedung kantor.
Lalu, bagaimana dengan SBU KK001? Ternyata, kode tersebut merujuk untuk SBUJK Pondasi Konstruksi. Jika badan usaha Anda ingin melakukan kegiatan operasional di bidang pondasi konstruksi, maka Anda wajib mengurus subklasifikasi ini.
Fungsi dari SBUJK KK001 Pondasi Konstruksi adalah sebagai bukti bahwa perusahaan memiliki kompetensi dan telah memenuhi standar untuk membuat pondasi di proyek konstruksi. Hal ini tidak jauh berbeda dengan fungsi berbagai klasifikasi SBU yang lain.
Tanpa dokumen ini, badan usaha Anda tidak akan diakui secara legal menurut hukum dan tidak bisa ikut serta dalam tender konstruksi. Lalu, Anda juga akan kesulitan untuk menghitung PPh badan di bidang konstruksi jika tidak memiliki SBU ini.
Syarat Mengurus Pembuatan SBUJK Pondasi Konstruksi
Mengingat fungsinya yang sangat penting, Anda perlu segera tahu apa saja syarat untuk mengurus pembuatan kode SBUJK yang satu ini. Secara garis besar, syaratnya tidak akan jauh berbeda dengan berbagai syarat SBUJK yang lain, misalnya seperti berikut ini!
1. Data Pribadi & Perusahaan
Hal pertama yang harus Anda persiapkan adalah data pribadi dan data perusahaan, mirip seperti syarat SBU pada umumnya. Persiapkan KTP, NPWP, nomor telepon, dan email penanggung jawab badan usaha. Anda juga perlu menyiapkan data terkait pemegang saham.
Sedangkan untuk data perusahaan, Anda perlu menyiapkan akta pendirian atau akta perubahan perusahaan, NPWP badan, SK Kemenkumham, nomor telepon, dan email resmi perusahaan. Pastikan juga untuk menyiapkan NIB dan BSAT sebagai salah satu persyaratan.
2. Dokumen Keuangan
Selain dokumen pribadi, Anda juga perlu melengkapi persyaratan dengan dokumen keuangan. Anda wajib menyiapkan BOQ, RAB, dan MPU terkait proyek. Lalu, siapkan juga neraca keuangan badan usaha dan audit akuntan publik dalam dua tahun terakhir.
3. Dokumen Tenaga Kerja & Peralatan
Jika data pribadi dan dokumen keuangan sudah siap, Anda bisa mulai menyiapkan dokumen tenaga kerja dan peralatan. Pada bagian ini, Anda harus membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan lampiran daftar tenaga kerja untuk PJTBU dan PJSKBU.
Daftar tenaga kerja tersebut harus dilengkapi dengan sertifikasi kompetensi, tentang itu SKA atau SKK konstruksi. Sertakan juga daftar peralatan dan bukti kepemilikannya, lengkap dengan foto plat, tampak depan, tampak samping, dan juga tampak belakang.
4. ISO
Syarat lain yang tidak boleh Anda lupakan adalah soal sertifikat dari International Organization for Standardization (ISO). Anda perlu Sertifikat ISO 9001, ISO 37001:2016, dan dokumen pendukung lain yang relevan.
Cara Mengurus Pembuatan SBUJK Pondasi Konstruksi
Terakhir, pastikan Anda tahu bagaimana cara mengurus SBUJK Pondasi Konstruksi dengan mudah dan cepat, yaitu dengan menggunakan jasa dari tim profesional Legalist Indonesia.
Selain KK001, Anda juga bisa mengurus semua jenis klasifikasi SBU bersama tim kami. Jadi, jangan ragu untuk langsung menghubungi Legalist Indonesia atau DM Instagram kami untuk konsultasi sebelum memesan layanannya!
