Apa Itu Fiktif Positif? Kenali Fungsi dan Cara Kerjanya

Pelaku usaha membutuhkan kepastian waktu ketika mengurus perizinan. Proses yang terlalu lama dapat menghambat rencana operasional, investasi, dan pengembangan bisnis. Karena itu, pemerintah menerapkan mekanisme Fiktif Positif atau FikPos dalam penyelenggaraan perizinan berusaha.

Apa itu fiktif positif? Fiktif Positif merupakan mekanisme yang dapat membuat suatu permohonan perizinan dianggap disetujui secara hukum apabila permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan, tetapi pejabat atau instansi berwenang tidak memberikan keputusan sampai batas waktu layanan yang berlaku. Dalam penerapannya, sistem OSS dapat memberikan persetujuan secara otomatis untuk jenis perizinan yang memenuhi ketentuan FikPos.

Apa Itu Fiktif Positif dalam Perizinan Berusaha?

Secara sederhana, Fiktif Positif memberikan konsekuensi hukum terhadap permohonan yang tidak memperoleh keputusan dalam jangka waktu tertentu. Namun, mekanisme ini tidak berarti setiap permohonan yang terlambat otomatis memperoleh persetujuan.

Pelaku usaha tetap harus memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku. Selain itu, permohonan harus mengikuti prosedur yang ditetapkan dan masuk dalam jenis perizinan yang dapat menggunakan mekanisme FikPos.

Pemerintah menggunakan batas waktu layanan atau Service Level Agreement (SLA) sebagai salah satu acuan. Jika persyaratan telah terpenuhi dan batas waktu berakhir tanpa keputusan, FikPos dapat berlaku sesuai ketentuan untuk permohonan tersebut.

Mengapa Pemerintah Menerapkan Fiktif Positif?

Pemerintah menerapkan FikPos untuk memberikan kepastian hukum dan waktu kepada pelaku usaha. Dengan mekanisme ini, perusahaan tidak perlu menghadapi ketidakpastian tanpa batas ketika telah memenuhi persyaratan perizinan.

Selain itu, FikPos mendorong instansi berwenang menyelesaikan permohonan sesuai standar waktu layanan. Mekanisme tersebut juga mendukung penyelenggaraan perizinan yang lebih efisien dan memberikan kepastian bagi kegiatan investasi.

Bagi perusahaan, kepastian waktu dapat membantu penyusunan rencana bisnis. Pelaku usaha dapat memperkirakan waktu pelaksanaan kegiatan setelah memenuhi persyaratan dan mengikuti mekanisme yang berlaku.

Bagaimana Cara Kerja Fiktif Positif?

Tahapan FikPos dalam OSS

Pertama, pelaku usaha mengajukan permohonan melalui OSS sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan. Selanjutnya, pelaku usaha memenuhi dokumen, persyaratan dasar, dan persyaratan lain yang muncul dalam proses tersebut.

Kemudian, kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah menjalankan proses penilaian, verifikasi, atau tindak lanjut sesuai kewenangannya. Setiap layanan memiliki ketentuan waktu yang menjadi acuan penyelesaian.

Apabila permohonan telah memenuhi persyaratan dan batas waktu layanan berakhir tanpa keputusan, mekanisme FikPos dapat memberikan konsekuensi persetujuan sesuai ketentuan. Sistem kemudian memproses permohonan berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan.

Namun, pelaku usaha tetap perlu memeriksa status permohonan dalam OSS. Jangan menganggap keterlambatan secara otomatis menghasilkan persetujuan karena penerapan FikPos bergantung pada jenis perizinan dan persyaratan yang berlaku.

Apakah Semua Perizinan Bisa Menggunakan Fiktif Positif?

Tidak semua perizinan otomatis menggunakan FikPos. Pemerintah menerapkan mekanisme tersebut pada jenis perizinan yang memenuhi ketentuan penerapannya.

FikPos dapat berlaku pada jenis Persyaratan Dasar, Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha atau PB UMKU yang termasuk dalam cakupan mekanisme tersebut.

Karena itu, pelaku usaha perlu memeriksa jenis kegiatan, KBLI, tingkat risiko, persyaratan, serta status permohonan. Pemeriksaan tersebut membantu perusahaan mengetahui apakah suatu permohonan memang dapat menggunakan FikPos.

Apakah Izin yang Terbit melalui Fiktif Positif Bisa Dicabut?

FikPos memberikan kepastian hukum, tetapi mekanisme tersebut tidak menghapus kewajiban pemerintah untuk melakukan verifikasi dan evaluasi. Instansi yang berwenang tetap dapat memeriksa kesesuaian permohonan dengan kondisi dan persyaratan yang berlaku.

Jika pemeriksaan menemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran, pemerintah dapat melakukan evaluasi terhadap perizinan yang telah terbit. Dalam kondisi tertentu, pemerintah juga dapat membatalkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh sebab itu, FikPos bukan cara untuk memperoleh izin tanpa memenuhi persyaratan. Pelaku usaha tetap harus memberikan informasi yang benar, memenuhi dokumen, dan menjalankan kegiatan sesuai dengan legalitas yang dimiliki.

Contoh Sederhana Mekanisme FikPos

Sebagai gambaran, perusahaan mengajukan permohonan perizinan melalui OSS dan melengkapi seluruh persyaratan yang diwajibkan. Permohonan tersebut kemudian masuk ke proses layanan yang memiliki batas waktu tertentu.

Jika batas waktu tersebut berakhir tanpa keputusan dan permohonan memenuhi ketentuan FikPos, mekanisme persetujuan dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku. Dengan demikian, perusahaan memperoleh kepastian atas proses permohonannya.

Namun, contoh tersebut tidak berarti semua jenis izin memiliki mekanisme yang sama. Pelaku usaha tetap harus melihat ketentuan spesifik yang berlaku pada jenis perizinannya.

Baca Juga: KBLI 2025 untuk PT: Perubahan dan Kapan Harus Disesuaikan?

Apa Manfaat Fiktif Positif bagi Pelaku Usaha?

FikPos memberikan kepastian waktu dalam proses perizinan. Pelaku usaha dapat mengetahui bahwa pemerintah menetapkan batas layanan tertentu sehingga proses tidak berjalan tanpa batas waktu.

Selain itu, mekanisme ini mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. Instansi terkait memiliki acuan waktu untuk menindaklanjuti permohonan, sedangkan pelaku usaha memperoleh kepastian ketika seluruh persyaratan telah dipenuhi.

Bagi investor dan perusahaan yang sedang mengembangkan bisnis, kepastian proses juga membantu penyusunan rencana operasional. Meski demikian, perusahaan tetap harus memastikan legalitas dan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan.

Pentingnya Pendampingan Legalitas Usaha

Memahami apa itu fiktif positif membantu pelaku usaha mengetahui mekanisme yang dapat memberikan kepastian dalam proses perizinan. Namun, FikPos tidak menggantikan kewajiban perusahaan untuk memenuhi persyaratan dan mengikuti prosedur yang berlaku.

Karena itu, perusahaan sebaiknya memastikan kegiatan usaha, KBLI, NIB, serta perizinan lainnya sudah sesuai sejak awal. Legalist Indonesia menyediakan Jasa Pembuatan PT, PT PMA, Jasa Pendirian CV, Jasa Pembuatan Surat Izin Usaha, serta berbagai layanan legalitas usaha lainnya.

Penutup

Dengan pendampingan yang tepat, pelaku usaha dapat menyiapkan legalitas secara lebih terarah dan memahami kewajiban yang berlaku. Pada akhirnya, kepatuhan terhadap persyaratan membantu perusahaan menjalankan kegiatan usaha secara tertib, aman, dan sesuai ketentuan.

Segera hubungi tim layanan pelanggan kami melalui Whatsapp resmi atau akun Instagram kami di @legalistindonesia untuk mendapatkan solusi penataan izin usaha terbaik sekarang juga. Untuk berita dan kebijakan terbaru, kunjungi situs resmi Legalist Indonesia. Kami siap mengawal setiap tahapan pengurusan izin usaha Anda hingga seluruh surat keputusan pengesahan negara terbit dengan sempurna.