masa berlaku sertifikat halal - Legalist Indonesia

Masa Berlaku Sertifikat Halal: Perpanjangan & Berapa Lama?

Banyak pelaku usaha mengurus sertifikat halal, lalu lupa kapan sertifikat itu berakhir. Padahal, masa berlaku sertifikat halal menentukan kapan Anda harus bersiap memperpanjang. Karena itu, artikel ini menjelaskan lama berlakunya, batas waktu perpanjangan, dan biaya yang perlu Anda siapkan menurut aturan resmi. Anda juga akan melihat contoh perhitungan tanggal supaya jadwal perpanjangan tidak terlewat.

Masa Berlaku Sertifikat Halal Menurut PP 39/2021

Pasal 78 ayat (1) PP Nomor 39 Tahun 2021 menyatakan bahwa BPJPH menerbitkan sertifikat halal yang berlaku selama empat tahun. Dengan demikian, sertifikat yang terbit pada Maret 2026 berlaku hingga sekitar Maret 2030. Anda dapat membaca teks lengkapnya di situs peraturan.go.id. Dengan kata lain, masa berlaku sertifikat halal berjalan sejak sertifikat terbit, bukan sejak Anda mulai menjual produk.

Namun, PP Nomor 42 Tahun 2024 juga mengatur bidang jaminan produk halal dan menjadi peraturan terbaru di bidang ini. Oleh sebab itu, periksa kembali ketentuan terbaru di situs BPJPH sebelum Anda mengambil keputusan. Kami belum menemukan rincian masa berlaku khusus untuk sertifikat pernyataan pelaku usaha (self declare) pada sumber resmi yang kami baca, sehingga pelaku UMK sebaiknya mengonfirmasinya lewat SIHALAL.

Kapan Mengajukan Perpanjangan Sebelum Masa Berlaku Sertifikat Halal Habis?

Pasal 82 ayat (2) mewajibkan pelaku usaha mengajukan perpanjangan paling lambat tiga bulan sebelum masa berlaku sertifikat halal berakhir. Misalnya, sertifikat Anda berakhir pada Maret 2030. Dalam kasus ini, Anda harus mengajukan perpanjangan paling lambat sekitar Desember 2029.

Selanjutnya, perhatikan dua ketentuan penting. Pertama, BPJPH menerbitkan perpanjangan, kecuali ada perubahan komposisi bahan (Pasal 82 ayat 1). Kedua, bila syarat terpenuhi, BPJPH dapat langsung menerbitkan perpanjangan (Pasal 83 ayat 2). Jadi, jika Anda mengganti bahan baku, jangan menganggap proses perpanjangan akan berjalan otomatis.

Label Halal Selama Proses Perpanjangan

Pasal 87 ayat (2) mengizinkan pelaku usaha tetap mencantumkan label halal selama proses perpanjangan berjalan. Dengan begitu, penjualan Anda tidak perlu berhenti hanya karena Anda sedang memperbarui sertifikat. Meski begitu, ajukan perpanjangan lebih awal supaya tidak ada celah waktu.

Biaya Perpanjangan Sertifikat Halal untuk UMK

Bagi usaha mikro dan kecil yang masuk kriteria pernyataan halal, PMK Nomor 57/PMK.05/2021 Pasal 5 ayat (1) menetapkan tarif perpanjangan sebesar Rp0. Sementara itu, tarif layanan sertifikasi proses reguler, termasuk perpanjangan, berkisar Rp300.000 sampai Rp5.000.000 per sertifikat (Pasal 3 dan 4). Lihat PMK 57/PMK.05/2021 untuk rinciannya. Perhatikan juga bahwa tarif itu tidak mencakup biaya pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (Pasal 7), sehingga siapkan anggaran terpisah. Nominal dapat berubah, jadi konfirmasi ulang kepada BPJPH.

Contoh Jadwal Perpanjangan Empat Tahunan

Misalkan sertifikat Anda terbit pada 1 Maret 2026. Masa berlaku sertifikat halal itu berakhir sekitar Maret 2030, sehingga batas pengajuan perpanjangan jatuh sekitar Desember 2029. Anda dapat memecah persiapannya menjadi tiga tahap. Pada tahun ketiga, tinjau kembali daftar bahan dan pemasok. Enam bulan sebelum berakhir, siapkan dokumen dan data produksi. Tiga bulan sebelum berakhir, kirim permohonan melalui sistem resmi. Dengan jadwal ini, Anda menghindari kepanikan di menit terakhir. Selain itu, tim produksi dapat menyiapkan data bahan lebih awal, sehingga perpanjangan tidak mengganggu operasional harian. Jika usaha Anda memiliki beberapa produk, buat jadwal terpisah untuk setiap sertifikat, karena tanggal terbit dan tanggal berakhirnya bisa berbeda.

Perubahan Bahan Baku dan Perpanjangan

Pasal 82 ayat (1) memberi pengecualian untuk perpanjangan, yaitu perubahan komposisi bahan. Karena itu, catat setiap pergantian bahan atau pemasok selama empat tahun. Jika komposisi berubah, tanyakan kepada BPJPH atau pendamping Anda bagaimana langkah selanjutnya, sebelum Anda mengajukan perpanjangan. Selain itu, dokumentasikan alasan perubahan bahan, karena catatan yang rapi mempercepat penjelasan kepada petugas.

Checklist Perpanjangan yang Praktis

Buatlah pengingat sejak sertifikat terbit, lalu bagikan jadwalnya kepada semua orang yang mengurus produksi dan pembelian bahan. Banyak pelaku usaha melewatkan tenggat karena hanya satu orang yang mengetahui tanggalnya. Karena itu, simpan tanggal berakhir di kalender bersama dan tunjuk satu penanggung jawab cadangan. Berikut langkah yang dapat Anda ikuti:

  1. Catat tanggal terbit dan tanggal berakhir sertifikat.
  2. Pasang pengingat enam bulan dan tiga bulan sebelum berakhir.
  3. Catat setiap perubahan bahan baku atau pemasok.
  4. Ajukan perpanjangan melalui SIHALAL paling lambat tiga bulan sebelum berakhir.
  5. Pantau pengumuman terbaru BPJPH.

Layanan Legalist Indonesia untuk Legalitas Usaha

Legalist Indonesia tidak menerbitkan sertifikat halal, karena BPJPH yang berwenang. Namun, kami membantu Anda menyiapkan fondasi legalitas sebagai penyedia Jasa Pendirian PT, Jasa Pendirian CV, Jasa Pembuatan PT PMA, dan pengurusan NIB. Setelah penandatanganan minuta, proses pendirian biasanya selesai dalam 2–4 hari kerja. Saat ini, kami juga memberikan bonus logam mulia untuk semua paket PT, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pengusaha di wilayah Banten dapat memakai layanan jasa pembuatan PT Tangerang. Ingatlah bahwa artikel ini bersifat informatif dan bukan nasihat hukum.

Baca Juga: Cek Sertifikat Halal Online: Cara Cepat dan Resmi

Jangan Biarkan Sertifikat Berakhir

Singkatnya, masa berlaku sertifikat halal adalah empat tahun menurut PP 39/2021, dan perpanjangan wajib Anda ajukan paling lambat tiga bulan sebelumnya. Karena itu, hubungi Legalist Indonesia hari ini. Dengan begitu, Anda mendapat konsultasi awal tanpa biaya mengenai legalitas usaha, lalu tim kami membantu Anda menyiapkan dasar hukum bisnis sebelum urusan sertifikasi berikutnya.

Hubungi Kami Melalui:

Related Posts

  • Panduan Permenkumham No. 49 Tahun 2025: Aturan Baru Perseroan Terbatas

    Dinamika regulasi bisnis di Indonesia terus bergerak menuju sistem yang lebih transparan dan terintegrasi secara digital. Memasuki tahun 2026, pemerintah memberlakukan aturan main baru yang memperketat pengawasan terhadap badan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, para pemilik perusahaan wajib memahami rincian dalam Permenkumham No. 49 Tahun 2025 agar status legalitas mereka tetap aman dan valid…

  • Cara Mengurus PKP Perusahaan & Ketentuan

    Cara Mengurus PKP Perusahaan – Pada dasarnya, pajak merupakan salah satu kewajiban yang perlu Anda bayarkan sebagai seorang wajib pajak, termasuk pajak perusahaan. Anda pun dapat mengetahui kewajiban pajak tersebut dengan cara mengurus PKP perusahaan di KPP terdekat. Hanya saja, faktanya masih ada banyak pelaku usaha yang belum mengetahui apa itu PKP dan bagaimana cara…

  • TDUP Pengganti SIUP, Apa Persyaratannya? Simak Di Sini

    Jika Anda berniat untuk membuka usaha di sektor pariwisata, pastikan Anda sudah mengantongi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). Saat ini, instrumen TDUP pengganti SIUP menjadi bukti sah bahwa usaha pariwisata Anda legal untuk beroperasi di Indonesia. Artikel kali ini akan mengulas berbagai informasi penting yang wajib Anda ketahui tentang dokumen TDUP pengganti SIUP. Pembahasan ini…

  • BS003 Konstruksi Jalan Rel dalam Sertifikat Badan Usaha!

    Sertifikat Badan Usaha (SBU) merupakan salah satu elemen yang sangat penting untuk membuktikan kompetensi sebuah perusahaan dalam bidang konstruksi di Indonesia. Salah satu kode yang sangat spesifik dan memiliki peran vital adalah BS003 Konstruksi Jalan Rel. Dokumen legal ini diterbitkan secara resmi oleh LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi) sehingga perusahaan dapat menggunakannya sebagai syarat sah…

  • Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) bagi Pelaku Usaha

    Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) kini menjadi alat pengendalian penanaman modal yang sangat krusial bagi pemerintah Indonesia. Pengendalian tersebut memiliki tujuan strategis yang mencakup pemantauan kegiatan, pembinaan teknis, serta pengawasan secara menyeluruh. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan modal di lapangan selalu selaras dengan aturan dan undang-undang yang berlaku di tanah air. Bagi Anda yang ingin…

  • Jasa Pembuatan CV Perusahaan | Murah – Cepat – Terpercaya

    Keberadaan biro jasa pembuatan CV perusahaan seiring waktu berjalan semakin masyarakat luas butuhkan. Dalam merintis usaha baru CV, kebanyakan orang masih bingung cara mendirikannya secara tepat sehingga cenderung kesulitan. Ketika membuat CV secara mandiri, seluruh proses tahapan wajib Anda jalani sendiri tanpa bantuan pihak lain. Untuk sebagian kecil orang bukan menjadi masalah, namun membuat CV…