Merek Kolektif: Syarat dan Cara Daftar untuk Kelompok Usaha

Banyak pelaku UMKM menjual produk dengan ciri yang sama, misalnya kopi dari satu desa atau kerajinan dari satu sentra. Namun, mereka sering sulit membangun nama yang dikenal pembeli. Karena itu, merek kolektif menjadi pilihan yang layak dipertimbangkan. Artikel ini menjelaskan pengertian, pemohon, dokumen, dan langkah pengajuannya menurut sumber resmi.

Pasal 1 angka 4 UU Nomor 20 Tahun 2016 mendefinisikan merek kolektif sebagai merek yang dipakai pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama. Pengertian itu mencakup sifat, ciri umum, mutu, serta pengawasannya. Beberapa orang atau badan hukum memperdagangkan produk tersebut secara bersama-sama. Anda dapat membaca teksnya di UU 20/2016 pada peraturan.go.id. Dengan demikian, satu merek bersama dapat mewakili mutu seluruh anggota kelompok, bukan hanya satu pemilik usaha.

Siapa yang Dapat Mengajukan Merek Kolektif?

Pasal 70 ayat (1) Permenkum Nomor 5 Tahun 2026 menyatakan bahwa kelompok, asosiasi, koperasi, atau organisasi kolektif lainnya harus mengajukan permohonan merek kolektif. Selain itu, ayat (2) mengizinkan pemerintah mengajukannya untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau pelayanan publik. Pasal 46 ayat (4) UU 20/2016 juga membuka kemungkinan itu. Anda dapat membaca Permenkum 5/2026 di situs peraturan.go.id.

Perhatikan bahwa pengusaha perorangan tidak dapat mendaftarkan merek ini atas nama pribadi. Sebaliknya, wadah kolektif yang menjadi pemohon. Karena itu, kelompok usaha perlu membentuk koperasi, asosiasi, atau paguyuban lebih dulu, lalu menunjuk perwakilan.

Perbedaan dengan Merek Dagang Biasa

Merek dagang biasa melindungi identitas satu pemilik. Sementara itu, merek bersama melindungi identitas komunitas. Pemilik merek biasa bebas memberi lisensi kepada pihak lain, tetapi aturan merek komunitas membatasi hal itu, seperti penjelasan di bawah.

Ketentuan Penggunaan yang Wajib Anda Susun

Pasal 46 ayat (2) UU 20/2016 mewajibkan pemohon melampirkan salinan ketentuan penggunaan merek. Selanjutnya, ayat (3) menetapkan isi minimalnya:

• sifat, ciri umum, atau mutu barang dan jasa yang kelompok produksi dan perdagangkan;
• pengawasan atas penggunaan merek tersebut;
• sanksi atas pelanggaran ketentuan penggunaan.

Pasal 70 ayat (8) Permenkum 5/2026 mengulang isi minimal itu. Oleh sebab itu, tulis standar mutu yang jelas, tunjuk pihak pengawas, dan tetapkan sanksi bagi anggota yang melanggar. Dengan aturan tertulis, kelompok Anda mencegah konflik sejak awal. Selain itu, aturan yang jelas membantu anggota baru memahami standar mutu sebelum mereka bergabung, sehingga kepercayaan pembeli tetap terjaga dalam jangka panjang.

Dokumen Pendukung Permohonan

Pasal 70 ayat (4) Permenkum 5/2026 menyebut sejumlah lampiran. Lampiran itu antara lain surat pernyataan kepemilikan merek, salinan ketentuan penggunaan, surat pernyataan sebagai perwakilan kelompok, dan KTP perwakilan. Selain itu, pemohon melampirkan surat kuasa bila memakai kuasa, serta dokumen pengesahan badan hukum bila pemohonnya badan hukum, misalnya koperasi. Pemohon usaha mikro dan kecil juga melampirkan bukti usahanya. Teks ayat (4) memuat rujukan ayat yang tampak kurang tepat, sehingga konfirmasikan daftar dokumen terbaru di akun merek.dgip.go.id.

Langkah Mendaftarkan Merek Kolektif di DJKI

Pasal 46 ayat (1) UU 20/2016 menyatakan bahwa permohonan hanya dapat diterima bila pemohon dengan jelas menyatakan penggunaan merek itu sebagai merek kolektif. Berikut urutan yang dapat Anda tempuh:

1. Bentuk wadah kelompok, lalu tunjuk perwakilan yang berwenang.
2. Susun ketentuan penggunaan bersama seluruh anggota.
3. Periksa kemiripan nama merek di basis data DJKI.
4. Buat akun di merek.dgip.go.id, lalu isi permohonan dan pilih kelas barang atau jasa.
5. Unggah lampiran, bayar biaya, dan simpan bukti permohonan.

Setelah itu, DJKI memeriksa kelengkapan dan substansi permohonan. Pasal 71 Permenkum 5/2026 menerapkan ketentuan pendaftaran merek umum secara mutatis mutandis. Tarif dapat berubah, sehingga periksa biaya terbaru di situs DJKI sebelum Anda membayar.

Larangan Lisensi dan Pengalihan Hak

Pasal 50 UU 20/2016 menyatakan bahwa komunitas pemilik merek memakai merek tersebut dan tidak dapat melisensikannya kepada pihak lain. Pasal 72 Permenkum 5/2026 menegaskan hal yang sama. Pihak lain yang ingin memakainya dapat bergabung dengan komunitas. Sementara itu, Pasal 49 UU 20/2016 mewajibkan pencatatan pengalihan hak kepada Menteri dengan biaya. Karena itu, jangan menjual atau mengalihkan merek tanpa mencatatkannya.

Kesalahan Umum dalam Pengajuan

Pertama, banyak kelompok mengajukan permohonan tanpa ketentuan penggunaan yang lengkap. Kedua, sebagian pelaku usaha mencoba memberi lisensi kepada pihak luar, padahal aturan melarangnya. Ketiga, sebagian pemohon tidak memeriksa kemiripan nama, sehingga DJKI dapat menolak permohonan tersebut. Karena itu, siapkan dokumen dan lakukan penelusuran nama sejak awal, lalu simpan seluruh arsip pengajuan dalam satu folder yang mudah diakses pengurus. Namun, hasil pemeriksaan tetap bergantung pada penilaian DJKI, sehingga tidak ada pihak yang dapat menjamin pendaftaran.

Layanan Legalist Indonesia untuk Merek dan Legalitas Usaha

Legalist Indonesia membantu Anda sebagai penyedia pendaftaran merek, Jasa Pendirian PT, Jasa Pendirian CV, Jasa Pembuatan PT PMA, dan pengurusan NIB. Setelah penandatanganan minuta, proses pendirian biasanya selesai dalam 2–4 hari kerja. Saat ini, kami juga memberikan bonus logam mulia untuk semua paket PT, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pengusaha di wilayah Banten dapat memakai layanan jasa pembuatan PT Tangerang. Ingatlah bahwa artikel ini bersifat informatif dan bukan nasihat hukum.

Baca Juga: Pendaftaran Merek atas Nama PT: Syarat dan Langkahnya

Bangun Merek Bersama dengan Aturan yang Jelas

Singkatnya, merek kolektif cocok bagi kelompok usaha dengan produk berciri sama, asalkan mereka menyusun ketentuan penggunaan yang rapi. Karena itu, hubungi Legalist Indonesia sekarang juga. Dengan begitu, Anda mendapat konsultasi awal tanpa biaya mengenai legalitas usaha dan perlindungan merek.

Hubungi Kami Melalui:

• Website resmi: Legalist Indonesia
• Instagram: @legalistindonesia
• Whatsapp: +6281818886596
• Alamat Resmi: Ruko Aniva Grande Blok G1 No.9
  Gading Serpong – Tangerang Banten 15334