Pendaftaran Indikasi Geografis: Syarat dan Tahapannya

Banyak daerah di Indonesia menghasilkan produk bermutu khas, misalnya kopi, rempah, atau kain tenun. Namun, pihak lain mudah memakai nama daerah itu tanpa izin. Karena itu, pendaftaran indikasi geografis menjadi cara untuk melindungi nama dan mutu produk khas daerah Anda. Artikel ini menjelaskan dasar hukum, pemohon, dokumen, dan tahapannya.

Pasal 1 angka 6 UU Nomor 20 Tahun 2016 menyebut indikasi geografis sebagai tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk. Faktor alam, faktor manusia, atau gabungan keduanya memberi reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada produk itu.

Dasar Hukum Pendaftaran Indikasi Geografis

Aturan utamanya ada di UU 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 53 menyatakan bahwa Menteri melindungi indikasi geografis setelah mendaftarkannya. Selanjutnya, Permenkumham 12 Tahun 2019 mengatur tata cara pendaftarannya, dan Permenkumham 10 Tahun 2022 mengubah sebagian ketentuannya. Permohonan lama masih mengikuti PP 51 Tahun 2007 (Pasal 39 Permenkumham 12/2019). Dengan demikian, Anda perlu membaca ketiga aturan itu bersama-sama. Sebelum mengajukan, cek apakah ada perubahan aturan yang lebih baru.

Siapa yang Dapat Mengajukan Permohonan?

Pasal 53 ayat (3) UU 20/2016 menyebut dua kelompok pemohon. Pertama, lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu dan mengusahakan sumber daya alam, barang kerajinan tangan, atau hasil industri. Kedua, pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota. Pemohon dapat memakai kuasa, yaitu konsultan kekayaan intelektual yang berdomisili di Indonesia. Sementara itu, pemohon dari luar negeri wajib memakai kuasa dan harus memiliki pengakuan indikasi geografis di negara asalnya (Pasal 54).

Dokumen Pendaftaran Indikasi Geografis

Dalam pendaftaran indikasi geografis, Anda mengisi formulir berbahasa Indonesia secara elektronik atau nonelektronik, lalu membayar biaya PNBP. Pasal 3 ayat (5) Permenkumham 12/2019 menyebut lampiran berikut:

  • bukti pembayaran biaya;
  • dua label;
  • abstrak Dokumen Deskripsi;
  • surat kuasa, jika memakai kuasa;
  • Dokumen Deskripsi beserta versi elektroniknya.

Dokumen Deskripsi menjadi inti permohonan. Dokumen ini memuat nama indikasi geografis dan produk, karakteristik dan kualitas pembeda, lingkungan geografis beserta faktor alam dan manusia, batas wilayah atau peta, sejarah dan tradisi, proses produksi, metode uji kualitas, serta label (Pasal 3 ayat 6).

Tahapan Pendaftaran Indikasi Geografis

Permenkumham 12/2019 mengatur alur berikut. Perhatikan bahwa batas waktunya berupa batas paling lama.

  1. DJKI memeriksa administrasi paling lama 30 hari sejak tanggal pengajuan (Pasal 7).
  2. Anda melengkapi kekurangan dalam 3 bulan. Jika terlambat, DJKI menganggap permohonan ditarik (Pasal 8).
  3. DJKI mengumumkan permohonan paling lama 15 hari setelah penetapan Tanggal Penerimaan, dan pengumuman berlangsung 2 bulan (Pasal 9).
  4. Pihak lain dapat mengajukan keberatan, dan Anda dapat menyanggah dalam 2 bulan (Pasal 10).
  5. Anda mengajukan pemeriksaan substantif paling lama 60 hari setelah pemberitahuan (Pasal 12 dan 13).
  6. Tim Ahli memeriksa paling lama 150 hari, dan dapat meninjau lokasi (Pasal 14 dan 15).

Jika hasilnya memenuhi syarat, Menteri mendaftarkan indikasi geografis dan mengumumkannya dalam Berita Resmi. Jika DJKI menolak, Anda dapat menanggapi dalam 3 bulan atau mengajukan banding ke Komisi Banding Merek (Pasal 17). Dengan demikian, pendaftaran indikasi geografis menuntut persiapan data yang rapi sejak awal.

Perlindungan, Logo, dan Sanksi

Pasal 61 ayat (1) UU 20/2016 melindungi indikasi geografis selama reputasi, kualitas, dan karakteristiknya terjaga. Artinya, perlindungan tidak berbatas 10 tahun seperti merek. Namun, pihak berwenang dapat menghapus indikasi geografis yang tidak memenuhi syarat lagi. Oleh karena itu, pemegang hak perlu mengawasi mutu produk secara berkala. Selain itu, produsen yang ingin memakai indikasi geografis terdaftar perlu mencatatkan pemakaiannya (Pasal 16 Permenkumham 12/2019).

Permenkumham 10/2022 mewajibkan kemasan produk mencantumkan Logo Indikasi Geografis Indonesia, nomor sertifikat, dan Kode Asal Produk (Pasal 37A dan 37D). Adapun pelanggar Pasal 101 ayat (1) UU 20/2016 menghadapi pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000. Ini termasuk delik aduan (Pasal 103).

Biaya dan Kesalahan yang Perlu Dihindari

Kami tidak menyebut nominal biaya karena tarif PNBP dapat berubah. Karena itu, cek angka resminya di situs DJKI sebelum membayar. Selain itu, kumpulkan bukti sejarah, peta wilayah, dan catatan produksi sejak awal, karena data tersebut mempercepat penyusunan Dokumen Deskripsi.

Pertama, jangan menulis Dokumen Deskripsi secara umum. Tim Ahli menilai karakteristik pembeda dan keterkaitannya dengan daerah. Kedua, tetapkan batas wilayah dengan jelas. Ketiga, siapkan metode uji kualitas yang dapat produsen jalankan. Akhirnya, bedakan indikasi geografis dari merek kolektif karena kebutuhannya berbeda.

Layanan Legalist Indonesia untuk Kelompok Usaha

Sebelum pendaftaran indikasi geografis berjalan, kelompok produsen biasanya membutuhkan badan usaha dan merek untuk memasarkan produk secara luas. Legalist Indonesia membantu Anda melalui Jasa Pendirian PT, Jasa Pendirian CV, Jasa Pembuatan PT PMA, pengurusan NIB, serta pendaftaran merek dan HAKI. Setelah penandatanganan minuta, proses pendirian biasanya selesai dalam 2–4 hari kerja. Untuk kebutuhan indikasi geografis, silakan konsultasikan lingkup bantuan kami terlebih dahulu. Artikel ini bersifat informatif dan bukan nasihat hukum.

Baca Juga: Pendaftaran Desain Industri: Syarat, Biaya, dan Langkahnya

Lindungi Nama Produk Khas Daerah Anda

Singkatnya, pendaftaran indikasi geografis melindungi nama dan mutu produk khas selama karakteristiknya terjaga. Karena itu, siapkan Dokumen Deskripsi yang kuat dan pastikan lembaga pemohon sah. Konsultasikan rencana legalitas kelompok usaha dan perlindungan produk daerah Anda bersama tim Legalist Indonesia, lalu mulai langkah pertama hari ini.

Hubungi Kami Melalui:

Related Posts

  • Syarat Mengurus Izin Jual Alkohol Online

    Pihak berwenang mengawasi secara ketat setiap produk yang mengandung zat alkohol di dalamnya. Oleh karena itu, para pelaku usaha wajib mengantongi izin jual alkohol online resmi agar tidak mengedarkan produk ini secara sembarangan di tengah masyarakat. Terlebih lagi, pemerintah hanya memperbolehkan aktivitas perdagangan komoditas ini di beberapa kota tertentu saja. Salah satu wilayah yang membolehkan…

  • Peraturan Zonasi Izin Usaha Alkohol & Cara Mengurusnya

    Sebelum Anda memutuskan untuk menjual atau memproduksi alkohol, pastikan Anda tahu segala peraturannya terlebih dahulu. Ini termasuk peraturan tentang zonasi izin usaha alkohol, mengingat pengawasannya jauh lebih ketat daripada produk-produk yang lain.  Bagi Anda yang belum tahu peraturan yang mengatur minuman beralkohol, peraturan tersebut tertulis dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 25 Tahun 2019. Supaya…

  • Pahami Tahapan Pembuatan PT yang Perlu Diketahui!

    Anda perlu memperhatikan dan memahami setiap tahapan pembuatan PT agar tidak melakukan kesalahan selama prosesnya. Tentu saja, setiap tahapan harus mengikuti regulasi terbaru yang pemerintah tetapkan. Artikel ini akan membahas lebih lanjut mengenai langkah-langkah teknis pendirian perusahaan tersebut. Walaupun saat ini Anda bisa mengurus pembuatan PT secara online melalui jasa legalitas, Anda tetap wajib memahami…

  • Jasa Pengurusan PT Medan Terjangkau

    Bagi Anda yang memiliki usaha di daerah Medan, dan tengah merencanakan untuk melegalkannya. Jasa pengurusan PT Medan dapat membantu mewujudkan rencana tersebut. Pasalnya, penyedia jasa pengurusan badan usaha Perseroan Terbatas ini, memiliki reputasi yang baik karena memberikan pelayanan profesional bagi para kliennya. Dengan bantuan tenaga ahli yang telah berpengalaman, proses melegalkan usaha PT akan terasa…

  • Jasa Pembuatan PT Perorangan Jakarta Selatan, Hanya 1 Jutaan

    Hampir semua pengusaha pasti ingin mendirikan perusahaan di lokasi yang ideal, contohnya seperti Jakarta Selatan. Hanya saja, sebagian besar orang pasti menganggap bahwa biaya untuk jasa pembuatan PT Perorangan Jakarta Selatan itu mahal. Tapi, Anda tidak perlu khawatir karena ada jasa pendirian PT murah yang bisa Anda gunakan. Biayanya sama sekali tidak mahal, masih di…

  • KBLI 2025 untuk PT: Perubahan dan Kapan Harus Disesuaikan?

    Pemilik Perseroan Terbatas (PT) perlu memahami klasifikasi kegiatan usaha agar dokumen perusahaan tetap sesuai dengan aktivitas bisnis. Pemerintah kini menerapkan KBLI 2025 sebagai klasifikasi terbaru yang menggantikan KBLI 2020. Karena itu, perusahaan perlu memahami perubahan tersebut dan mengetahui apakah pembaruan ini mengharuskan perubahan dokumen atau perizinan. Badan Pusat Statistik menerbitkan KBLI 2025 melalui Peraturan BPS…