Pendaftaran Desain Industri: Syarat, Biaya, dan Langkahnya

Banyak pelaku usaha merilis produk dengan bentuk yang khas, misalnya kursi, kemasan, atau motif kain. Namun, tiruan sering muncul tidak lama setelah produk laris. Karena itu, pendaftaran desain industri menjadi langkah penting untuk melindungi tampilan produk Anda. Artikel ini menjelaskan dasar hukum, syarat, dokumen, dan alur pengajuannya menurut teks resmi undang-undang.

Pasal 1 angka 1 UU Nomor 31 Tahun 2000 mendefinisikan desain industri sebagai kreasi bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis dan warna, baik dua dimensi maupun tiga dimensi. Kreasi itu memberi kesan estetis dan dapat menghasilkan produk, barang komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Dasar Hukum Pendaftaran Desain Industri

UU 31/2000 menjadi dasar utama. Anda dapat membaca teks UU 31/2000 di situs DJKI atau di JDIH BPK. Pasal 10 menyatakan bahwa Hak Desain Industri lahir atas dasar permohonan. Selain itu, Pasal 12 menjadikan pihak yang pertama kali mengajukan permohonan sebagai pemegang hak, kecuali ada bukti sebaliknya. Akibatnya, pendaftaran desain industri lebih awal memperkuat posisi Anda saat sengketa muncul.

Desain Apa yang Dapat Anda Daftarkan?

Pasal 2 mensyaratkan kebaruan. Desain baru apabila pada Tanggal Penerimaan, desain itu tidak sama dengan pengungkapan sebelumnya. Ayat (3) memasukkan desain yang sudah umum orang gunakan atau umumkan, baik di Indonesia maupun di luar negeri, ke dalam pengungkapan sebelumnya. Oleh karena itu, jangan memasarkan desain sebelum Anda mendaftar.

Pasal 3 memberi pengecualian. Pameran resmi atau percobaan pendidikan, penelitian, dan pengembangan oleh pendesain tidak menghilangkan kebaruan, asalkan terjadi paling lama 6 bulan sebelum Tanggal Penerimaan. Sementara itu, Pasal 4 melarang desain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

Siapa yang Berhak Menjadi Pemohon?

Pasal 6 ayat (1) memberi hak kepada pendesain atau pihak yang menerima hak dari pendesain. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (1) menjadikan pihak yang memberi tugas dalam hubungan dinas sebagai pemegang hak, kecuali ada perjanjian lain. Sebaliknya, ayat (3) menjadikan pembuat desain dalam hubungan kerja atau pesanan sebagai pendesain dan pemegang hak, kecuali para pihak memperjanjikan lain. Karena itu, tuliskan kepemilikan dengan jelas dalam kontrak bersama desainer.

Dokumen Pendaftaran Desain Industri

Untuk pendaftaran desain industri, Pasal 11 mewajibkan permohonan tertulis dalam bahasa Indonesia, yang pemohon atau kuasanya tanda tangani. Ayat (3) memuat data pendesain dan pemohon, sedangkan ayat (4) menyebut tiga lampiran. Anda menyiapkan contoh fisik, gambar, atau foto beserta uraian desain, surat kuasa khusus bila memakai kuasa, dan surat pernyataan bahwa desain milik pemohon atau pendesain. Selanjutnya, Pasal 13 membatasi satu permohonan untuk satu desain, atau beberapa desain yang satu kesatuan atau sekelas. Pasal 14 mewajibkan pemohon dari luar negeri memakai kuasa. Cek format teknis gambar terbaru di akun DJKI.

Alur Pendaftaran Desain Industri sampai Sertifikat

Berikut langkah yang dapat Anda tempuh:

  1. Siapkan gambar atau foto dari beberapa sudut, lalu tulis uraian desain.
  2. Ajukan permohonan dan bayar biaya. Pasal 18 menetapkan Tanggal Penerimaan setelah Anda mengisi formulir, melampirkan gambar dan uraian, serta membayar biaya.
  3. Lengkapi kekurangan dokumen dalam 3 bulan, dengan perpanjangan paling lama 1 bulan (Pasal 19). Jika terlambat, DJKI menarik permohonan dan tidak mengembalikan biaya (Pasal 20).
  4. Tunggu pengumuman paling lama 3 bulan sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 25 ayat 1). Anda juga dapat meminta penundaan pengumuman paling lama 12 bulan (ayat 4 dan 5).
  5. Pantau masa keberatan 3 bulan sejak pengumuman dimulai (Pasal 26 ayat 2).

Dalam pendaftaran desain industri tanpa keberatan, DJKI menerbitkan Sertifikat paling lama 30 hari setelah masa keberatan berakhir (Pasal 29 ayat 1), dan sertifikat berlaku sejak Tanggal Penerimaan (ayat 2). Sebaliknya, bila keberatan masuk, pemeriksa melakukan pemeriksaan substantif (Pasal 26 ayat 5). Pemberitaan Antara melaporkan target 4 bulan untuk permohonan sejak 1 Oktober 2026 tanpa menyebut dasar peraturannya, sehingga cek pengumuman resmi DJKI.

Masa Perlindungan dan Hak Pemegang

Pasal 5 ayat (1) memberi pendaftaran desain industri perlindungan selama 10 tahun sejak Tanggal Penerimaan. Dalam masa itu, Pasal 9 ayat (1) memberi pemegang hak kewenangan melarang pihak lain membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, atau mengedarkan barang tanpa persetujuannya. Pasal 54 ayat (1) mengancam pelanggar dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000, sebagai delik aduan (ayat 3). Selain itu, Pasal 35 dan Pasal 31 ayat (3) mewajibkan Anda mencatatkan lisensi dan pengalihan hak.

Biaya dan Kesalahan yang Sering Terjadi

Pasal 45 ayat (1) menyerahkan besaran biaya permohonan kepada Peraturan Pemerintah. Kami tidak menyebut nominal karena belum memverifikasi tarif terbaru, sehingga periksa angka resminya di situs DJKI sebelum membayar.

Pertama, banyak pemilik usaha memasarkan produk sebelum mendaftar, sehingga kebaruan hilang. Kedua, sebagian pelaku usaha tidak menuliskan kepemilikan desain dalam kontrak dengan desainer. Ketiga, sebagian pemohon mengirim gambar yang kurang jelas, sehingga DJKI meminta perbaikan. Karena itu, siapkan semuanya sejak awal.

Layanan Legalist Indonesia untuk Perlindungan HAKI

Legalist Indonesia membantu Anda sebagai penyedia pendaftaran merek dan HAKI, Jasa Pendirian PT, Jasa Pendirian CV, Jasa Pembuatan PT PMA, dan pengurusan NIB. Setelah penandatanganan minuta, proses pendirian biasanya selesai dalam 2–4 hari kerja. Saat ini, kami juga memberikan bonus logam mulia untuk semua paket PT, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pengusaha di wilayah Banten dapat memakai layanan jasa pembuatan PT Tangerang. Ingatlah bahwa artikel ini bersifat informatif dan bukan nasihat hukum.

Baca Juga: Merek Kolektif: Syarat dan Cara Daftar untuk Kelompok Usaha

Lindungi Desain Anda Sebelum Ditiru

Singkatnya, pendaftaran desain industri melindungi tampilan produk selama 10 tahun, asalkan desain itu baru saat Anda mengajukan permohonan. Karena itu, jangan menunggu sampai produk tiruan beredar di pasaran. Konsultasikan kebutuhan legalitas dan HAKI usaha Anda bersama tim Legalist Indonesia sekarang, lalu amankan desain unggulan Anda sejak dini.

Hubungi Kami Melalui:

Related Posts

  • Cara Membuat Dokumen SPPL Apotek yang Mudah

    Apakah Anda saat ini sedang menjalankan atau merencanakan usaha apotek? Jika iya, maka ada satu hal sangat penting yang perlu Anda siapkan untuk menjamin keberlangsungan bisnis tersebut. Anda harus segera mengurus dokumen SPPL apotek supaya bisa menjalankan operasional usaha dengan tenang dan baik. Mengenal Dokumen SPPL Apotek Saat Anda memiliki usaha di bidang kesehatan, Anda…

  • Cara Pembuatan & Cara Pelaporan Pajak PT Perorangan

    Hingga kini, masih banyak pengusaha yang belum tahu apakah PT Perorangan wajib membayar pajak atau tidak. Walaupun ada yang sudah tahu, beberapa dari mereka masih belum paham soal bagaimana cara pembuatan dan cara pelaporan pajak PT Perorangan. Jika Anda termasuk orang yang penasaran apakah PT perorangan wajib pajak atau tidak, jawabannya ternyata adalah iya. Anda…

  • Jasa Pembuatan PT Berkualitas Banyak Keuntungan

    Menggunakan jasa pembuatan PT berkualitas seperti Legalist merupakan pilihan yang sangat tepat bagi para pengusaha modern. Belakangan ini, masyarakat lebih memilih untuk mengandalkan tenaga profesional daripada harus mengurus seluruh persyaratan secara mandiri. Hal ini terjadi karena proses pendirian PT memang memiliki tingkat kerumitan yang tinggi dan membutuhkan ketelitian ekstra dalam setiap tahapannya. Pendirian PT kini…

  • Restrukturisasi Modal PT: Cara Naik-Turunkan Modal Dasar

    Restrukturisasi modal merupakan langkah strategis perusahaan untuk mengatur kembali struktur pendanaan internal. Dalam perjalanannya, sebuah Perseroan Terbatas sering kali perlu menyesuaikan nilai modal dasar mereka. Hal ini biasanya terjadi karena adanya kebutuhan ekspansi bisnis atau efisiensi operasional perusahaan. Oleh karena itu, Anda harus memahami prosedur hukum yang berlaku agar perubahan tersebut sah secara negara. Melakukan…

  • Konversi SBU ke KBLI Paling Baru 2025, Segera Catat!

    Bagi Anda yang memiliki badan usaha di bidang pertambangan, Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) adalah dua hal yang wajib Anda ketahui. Selain itu, pastikan Anda juga paham konversi SBU ke KBLI. Hal ini karena ada banyak klasifikasi SBU konstruksi dan sub-kategori. Jadi, untuk mempermudah tata kelolanya, pemerintah Indonesia membuat…

  • Pajak Dividen PT Berapa Persen? Ini Ketentuannya!

    Dividen merupakan istilah yang sudah sangat akrab bagi para pelaku usaha di Indonesia. Secara sederhana, dividen adalah salah satu bentuk pembagian laba perusahaan secara rata kepada masing-masing pemegang saham. Namun, banyak investor dan pemilik bisnis yang masih mempertanyakan, pajak dividen PT berapa persen sebenarnya? Anda perlu mengetahui bahwa pemerintah tidak mengenakan pajak pada semua jenis…