Larangan Dalam Ketentuan Izin Produksi Alkohol Terbaru di Indonesia

Izin produksi alkohol di Indonesia memiliki regulasi yang ketat. Pemerintah membuat aturan ini untuk mengendalikan produksi dan distribusi minuman beralkohol agar tetap aman dan sesuai standar. Ketentuan tersebut diatur dalam peraturan Kementerian Perindustrian.

Salah satu aturan penting terdapat dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol. Peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri Nomor 63/M-IND/PER/7/2014.

Melalui regulasi baru tersebut, pemerintah menjelaskan berbagai ketentuan terkait produksi alkohol. Selain itu, pemerintah juga mempertegas beberapa larangan agar kualitas minuman beralkohol yang beredar di Indonesia tetap terjaga.

Larangan dalam Izin Produksi Alkohol

Peraturan terbaru menjelaskan larangan produksi alkohol secara lebih detail. Pemerintah tidak hanya mengawasi distribusi, tetapi juga memastikan kualitas minuman beralkohol sejak proses produksi. Karena itu, setiap produsen wajib mematuhi aturan berikut ini.

1. Menggunakan Bahan Non Food Grade dan Zat Berbahaya

Sebagian produsen menambahkan bahan tertentu untuk memperkuat rasa atau efek alkohol. Sebenarnya, tindakan ini masih diperbolehkan selama sesuai dengan standar kadar alkohol yang berlaku.

Namun, produsen tidak boleh mencampurkan bahan non food grade atau zat berbahaya ke dalam minuman beralkohol. Selain melanggar aturan, penggunaan bahan tersebut juga dapat membahayakan kesehatan konsumen. Oleh sebab itu, pemerintah melarang praktik ini secara tegas.

2. Memproduksi Alkohol dengan Kadar Lebih dari 55%

Indonesia membagi minuman beralkohol menjadi tiga golongan. Golongan tertinggi adalah kelas C dengan kadar alkohol mulai dari 20% hingga maksimal 55%.

Karena itu, produsen tidak boleh membuat minuman beralkohol dengan kadar lebih dari 55%. Walaupun masih termasuk kategori kelas C, kadar alkohol tetap harus berada di bawah batas maksimal yang sudah ditentukan pemerintah.

3. Menggunakan Kemasan di Bawah 180 ml

Pemerintah menetapkan ukuran kemasan minimum untuk minuman beralkohol, yaitu 180 ml. Dengan aturan tersebut, produsen tidak dapat menjual minuman beralkohol dalam kemasan yang lebih kecil.

Selain itu, pemerintah menerapkan aturan ini untuk mengurangi kemudahan pembelian dalam jumlah banyak. Kemasan kecil dianggap lebih mudah menarik konsumen untuk membeli secara berlebihan.

4. Tidak Memenuhi Standar Food Grade

Minuman beralkohol tetap masuk dalam kategori makanan dan minuman. Oleh karena itu, seluruh proses produksi harus memenuhi standar food grade.

Produsen wajib memastikan bahan campuran, kemasan, hingga metode penyimpanan sesuai dengan standar keamanan pangan. Sebaliknya, penggunaan bahan non food grade dalam proses produksi maupun penyimpanan sangat dilarang.

5. Sengaja Mengemas Ulang Produk

Setiap minuman beralkohol yang dijual di Indonesia harus berupa produk baru. Produsen tidak boleh menjual produk hasil pengemasan ulang dari sisa minuman lama atau campuran produk lain.

Pemerintah membuat aturan ini untuk menjaga kualitas minuman beralkohol yang beredar di pasaran. Selain itu, produk yang sudah dicampur atau dikemas ulang berisiko membahayakan konsumen.

Hal yang Dapat Mencabut Izin Produksi Alkohol

Selain memahami larangan produksi, pelaku usaha juga harus mengetahui faktor yang dapat menyebabkan pencabutan izin. Jika perusahaan melanggar aturan yang berlaku, pemerintah dapat mencabut izin produksi alkohol.

Berikut beberapa pelanggaran yang dapat menyebabkan pencabutan izin produksi:

• Produsen membuat minuman beralkohol di luar klasifikasi yang sudah ditetapkan pemerintah.
• Kadar alkohol melebihi batas maksimal dalam setiap golongan minuman beralkohol.
• Volume produksi melampaui ketentuan built in yang telah ditentukan pemerintah.
• Perusahaan tidak menjalankan produksi atau distribusi selama tiga tahun berturut-turut.

Dengan memahami larangan dalam izin produksi alkohol, produsen dapat lebih mudah memenuhi regulasi yang berlaku. Selain itu, pemahaman ini juga membantu perusahaan menghindari risiko pencabutan izin usaha.

Bagi pelaku usaha yang ingin mengurus izin produksi alkohol dengan lebih praktis, Segera hubungi tim layanan pelanggan kami melalui situs resmi Legalist Indonesia atau kunjungi akun Instagram resmi @legalistindonesia. Legalist siap membantu proses perizinan secara profesional dan sesuai regulasi.