cara lapor SPT tahunan badan nihil di DJP Online

Cara Lapor SPT Tahunan Badan Nihil di DJP Online

Sebagai seorang pengusaha, Anda pasti sudah tahu bahwa melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan badan adalah sebuah kewajiban. Tapi, bagaimana jika hasilnya nihil? Kira-kira, apakah ada cara lapor SPT tahunan badan nihil di DJP Online?

Jika Anda termasuk orang yang penasaran soal cara pelaporan SPT tahunan badan nihil, maka Anda tidak perlu khawatir karena semua langkah-langkahnya akan dibahas di sini. Tapi sebelum itu, kenali dulu definisi badan nihil dan juga contoh kasusnya di bawah!

Mengenal Lebih Dekat Apa Itu Badan Nihil

Beberapa dari Anda pasti sudah familier dengan cara lapor SPT tahunan badan di DJP Online untuk kasus yang biasa. Anda hanya perlu masuk ke laman DJP Online, memilih e-Filling untuk mengisi formulir secara online, dan mengisi SPT di form yang tersedia.

SPT adalah surat wajib yang harus Anda isi saat melaporkan dan menghitung besaran pajak yang harus dibayarkan. Sama seperti namanya, Anda perlu mengisi SPT sebanyak satu kali per tahun tepat di akhir tahun pajak dan paling lama 4 bulan setelahnya.

Hanya saja, terkadang perusahaan atau badan usaha Anda termasuk ke dalam kategori Pajak Penghasilan (PPh) badan nihil. Kasus ini bisa terjadi jika total pajak yang harus dibayarkan adalah Rp0. Lalu kira-kira, SPT tahunan badan nihil apakah wajib lapor? 

Ternyata, meskipun perusahaan Anda termasuk ke dalam kategori PPh badan nihil, Anda tetap perlu melaporkan SPT. Hanya saja, cara lapor SPT tahunan badan nihil di DJP Online memang akan berbeda cara lapor SPT tahunan badan lain pada umumnya.

Biasanya kasus ini terjadi jika perusahaan belum beroperasi, tidak ada kegiatan operasional di periode tersebut, atau karena ada kendala lain. Supaya lebih jelas, Anda bisa mempelajari sekilas contoh kasusnya pada penjelasan lengkap dan detail berikut ini!

Contoh Kasus PPh Badan Nihil

Contoh laporan keuangan nihil untuk pajak bisa terjadi jika perusahaan sudah resmi berdiri tapi masih belum beroperasi setelah satu tahun pajak. Karena proses pendirian badan usaha sudah sesuai dengan peraturan undang-undang, perusahaan tetap berperan sebagai Wajib Pajak.

Tapi, karena tidak ada transaksi dan penghasilan sama sekali, perhitungan PPh badan tersebut otomatis sama dengan Rp0. Namun, Anda tetap harus mengikuti cara lapor SPT tahunan badan online meskipun hanya sekadar lapor saja dan tidak bayar pajak.

Tujuannya untuk menghindari sanksi yang bisa didapatkan jika Anda tidak melapor SPT tahunan. Lalu kira-kira, apa yang terjadi jika laporan tahunan tidak diajukan? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Anda bisa terkena denda Rp1 juta. 

Cara Lapor SPT Tahunan Badan Nihil di DJP Online

Temukan cara melaporkan SPT tahunan dengan mudah khusus untuk PPh badan nihil di bawah ini!

1. Hitung Besaran Pajak

Sebenarnya, cara lapor SPT tahunan badan nihil di DJP Online itu cukup mudah, bahkan terasa lebih mudah daripada cara menghitung pajak UMKM. Hal ini karena besaran pajak yang harus Anda bayarkan sudah pasti, yaitu hanya Rp0 saja dan tidak ada opsi lain.

2. Cari Biro Jasa Pengurusan Pajak yang Profesional

Pada dasarnya, cara lapor SPT nihil di DJP Online yang paling mudah adalah dengan meminta bantuan dari profesional. Jadi, Anda tidak perlu bingung mengisinya sendirian dan tidak perlu takut melakukan kesalahan saat harus mengisi formulir SPT tahunan. 

Jadi, untuk melakukan cara lapor SPT tahunan badan nihil di DJP Online, Anda cukup menghubungi Legalist Indonesia saja atau melalui Instagram. Percayakan semua prosesnya pada kami dari tahap persiapan, pengisian formulir, hingga tahap pelaporan SPT!

Related Posts

  • Apakah Virtual Office Legal? Ini Penjelasan Lengkapnya

    Keberadaan virtual office semakin menjamur di era kecanggihan teknologi seperti sekarang ini. Di samping itu, banyak orang mulai bertanya, apakah virtual office legal? Pertanyaan tersebut wajar muncul karena sebagian pengusaha masih meragukan status hukum kantor virtual yang tidak memiliki fisik bangunan permanen. Jika kita melihat dari segi kegunaannya, kantor virtual ini memberikan banyak manfaat bagi…

  • |

    Cara Cek Merek Sebelum Daftar: Hindari Nama Bisnis Ditolak!

    Memilih nama merek menjadi salah satu keputusan penting ketika Anda membangun bisnis. Nama tersebut bukan sekadar identitas pada kemasan, tetapi juga dapat menjadi aset yang mendukung pemasaran dan kepercayaan pelanggan. Karena itu, pengusaha sebaiknya mencari tau perihal cara cek merek sebelum caftar, sebelum Anda mencetak kemasan, menjalankan iklan, atau mengeluarkan investasi besar untuk branding. Masalahnya,…

  • Mekanisme Mengurus Tanda Daftar Usaha Peristiwa OSS

    Para pelaku usaha membutuhkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) OSS untuk melegalkan beberapa jenis bisnis tertentu. Sebagai contoh, bisnis restoran, taman rekreasi, hotel, kafe, dan lini usaha lain yang bersentuhan langsung dengan dunia pariwisata wajib mengantongi izin ini. Walaupun tidak semua sektor bisnis masuk dalam kategori hiburan, namun pengusaha tetap harus memeriksa status operasional mereka….

  • Berikut 5 Manfaat Surat Izin Usaha Perdagangan

    Seluruh badan usaha, mulai dari bentuk CV hingga PT, wajib mengantongi dokumen SIUP. Langkah ini sangat krusial karena Anda akan mendapatkan banyak manfaat surat izin usaha perdagangan untuk menunjang operasional harian. Tanpa dokumen SIUP yang sah, masyarakat maupun aparat hukum akan menganggap badan usaha Anda ilegal. Hal ini terjadi karena SIUP merupakan bukti otentik bahwa…

  • Jasa Pembuatan PT Matraman: Solusi Tembus Zonasi Jakarta

    Mendirikan sebuah perusahaan di kawasan strategis Jakarta Timur seperti Matraman menjanjikan peluang pertumbuhan bisnis yang sangat menjanjikan. Wilayah ini bertindak sebagai urat nadi perdagangan komersial yang menghubungkan area perkantoran pusat dengan kawasan industri. Banyak pelaku usaha lokal berlomba-lomba meluncurkan entitas bisnis baru mereka di kawasan ini demi memenangkan pasar. Namun, sebelum Anda mulai menyewa ruko,…

  • SK Kemenkumham PT: Ketahui Aturan dan Fungsinya!

    SK Kemenkumham merupakan dokumen penting yang diterbitkan langsung oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dokumen ini memiliki peran yang sangat signifikan, terutama dalam mendukung operasional bisnis Anda. Bagi Anda yang hendak mendirikan PT, Anda perlu memahami bahwa Kemenkumham akan memvalidasi akta pendirian tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Oleh…