PMA merupakan bentuk badan usaha yang memungkinkan investor asing untuk memiliki saham yang beroperasi di Indonesia. Untuk itu, penting bagi perusahaan mengurus pembukaan rekening PMA. Pembukaan rekening oleh Perusahaan Penanaman Modal Asing harus ada pemahaman dari pihak pemilik. Terlebih lagi terdapat peraturan yang menyatakan seluruh perusahaan asing di Indonesia harus memiliki akun rekening bank berlisensi. …
Apakah Anda memiliki rencana besar untuk membuka sebuah restoran dan bar dalam waktu dekat? Jika iya, pastikan Anda memahami rincian KBLI restoran dan bar secara mendalam sebelum mendaftarkan usaha Anda pada sistem pemerintah. Pasalnya, kesalahan kecil dalam memilih kode KBLI bisa berisiko menyebabkan pengukuhan izin usaha Anda tertolak oleh sistem. Bisnis di bidang kuliner dan…
Ketentuan mengenai SIUP MB pengecer minuman beralkohol telah tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan. Peraturan ini untuk memudahkan pengendalian serta pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan perdagangan miras. Minuman beralkohol sendiri merupakan minuman yang mengandung etanol yang dapat memabukkan. Pemerintah telah mengatur ketat jalur distribusi dan perdagangan miras dengan membuat beberapa gologan berikut ini! Mengenal Golongan Minuman…
SIUP MB Golongan B dan C merupakan surat izin yang wajib berada di tangan setiap pelaku usaha penjualan minuman beralkohol di Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menetapkan aturan ketat ini untuk mengantisipasi peredaran produk ilegal atau oplosan yang sangat membahayakan kesehatan. Mengingat risikonya yang tinggi, perdagangan minuman beralkohol (MB) harus memiliki landasan hukum yang kuat…
TDUP Bar Alkohol merupakan dokumen wajib yang harus berada di tangan setiap pelaku bisnis agar usaha Bar menjadi resmi dan tidak melanggar regulasi. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) merupakan salah satu instrumen perizinan yang sangat vital sebagai bukti legalitas sebuah unit usaha di bawah kewenangan Kementerian Pariwisata. Tanpa dokumen ini, operasional Bar Anda berisiko terkena…
KBLI 46639 adalah kode Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya. Pada klasifikasi ini mencakup usaha perdagangan besar bahan konstruksi lain yang belum tercantum dalam kode KBLI 46631 s.d 46638. Adanya KBLI ini untuk mengklasifikasikan kegiatan yang menghasilkan output berdasarkan lapangan usaha yang ada. Bagi Anda yang ingin tahu lebih lanjut seputar fungsi KBLI dan cakupan KBLI…
KBLI 42101 adalah Konstruksi Bangunan Sipil Jalan. Pada KBLI ini akan mencakup beberapa hal, seperti usaha pembangunan, pemeliharaan, dan pembangunan kembali jalan raya, jalan tol, landasan terbang, hingga lapangan kontainer. Bagi Anda yang berkecimpung di bidang konstruksi dan masih bingung KBLI 42102 untuk apa, simak penjelasannya berikut ini! Cakupan KBLI 42101 Pada dasarnya, KBLI Konstruksi…
SBU jasa pelaksana konstruksi merupakan tanda bukti yang memuat pengakuan klasifikasi dan kualifikasi sebuah badan usaha konstruksi. Dokumen ini diterbitkan oleh lembaga terkait setelah badan usaha melewati proses sertifikasi yang kompleks. Keberadaannya menjadi standar perizinan berusaha bagi badan usaha yang bergerak di bidang pelaksanaan konstruksi. Setiap jasa konstruksi wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang…
Untuk menjalankan usaha secara legal, perusahaan jasa yang bergerak di bidang jasa konsultasi konstruksi perlu mengeluarkan biaya pembuatan SBU konsultan. Dengan memiliki SBU yang tepat, perusahaan punya peluang besar untuk berkembang di masa depan. Umumnya, SBU dibutuhkan oleh perusahaan agar lolos kualifikasi tender proyek tertentu. Jika SBU tidak cocok, perusahaan berpotensi gugur dalam proses seleksi…
Proses verifikasi SBU saat ini menjadi kunci paling krusial dalam memastikan keberlanjutan sebuah badan usaha di Indonesia. Utamanya bagi perusahaan yang bergerak di bidang pelaksanaan jasa konstruksi serta layanan konsultasi teknik. Jika sebuah perusahaan ingin berpartisipasi dalam berbagai proyek strategis, maka mereka wajib mengantongi Sertifikat Badan Usaha (SBU) sebagai identitas resmi. Lembaga sertifikasi yang berwenang…
WhatsApp us