Izin Usaha Pertambangan OSS: Jangan Salah Pilih IUP atau IUJP!

Mengurus izin usaha pertambangan OSS merupakan langkah penting bagi pengusaha yang ingin menjalankan bisnis mineral, batubara, atau jasa pendukung pertambangan. Namun, setiap kegiatan memiliki persyaratan berbeda. Kesalahan memilih jenis izin dapat menghambat operasional, menambah biaya, bahkan menimbulkan persoalan hukum.

Oleh karena itu, pelaku usaha perlu memahami perbedaan IUP, IUPK, dan IUJP sebelum mengajukan permohonan. Selain menyiapkan badan usaha, perusahaan harus memeriksa klasifikasi kegiatan, dokumen teknis, serta ketentuan lingkungan dan keselamatan yang berlaku.

Apa Itu Izin Usaha Pertambangan OSS?

Izin usaha pertambangan OSS merujuk pada proses pengurusan perizinan pertambangan melalui sistem Online Single Submission yang terintegrasi dengan instansi berwenang. Melalui sistem tersebut, pelaku usaha dapat mengajukan perizinan sesuai kegiatan dan tingkat risiko bisnisnya.

Pemerintah mengatur sektor mineral dan batubara melalui UU Nomor 4 Tahun 2009 beserta perubahannya, termasuk UU Nomor 2 Tahun 2025. Selanjutnya, PP Nomor 39 Tahun 2025 memperbarui ketentuan pelaksanaan kegiatan pertambangan.

Selain itu, PP Nomor 28 Tahun 2025 menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021 mengenai perizinan berbasis risiko. Pemerintah juga menerbitkan Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2026 untuk mengatur standar kegiatan usaha sektor energi dan sumber daya mineral.

Jenis Izin Usaha Pertambangan OSS yang Perlu Anda Ketahui

Sebelum mengajukan permohonan, perusahaan harus menentukan kegiatan utamanya. Pemerintah menyediakan beberapa jenis perizinan sesuai karakteristik usaha.

• IUP: Memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjalankan kegiatan pertambangan sesuai wilayah, komoditas, dan tahapan izin.

• IUPK: Mengatur kegiatan pertambangan pada wilayah izin usaha pertambangan khusus.

• IUJP: Memberikan dasar perizinan bagi perusahaan yang menyediakan jasa pertambangan inti.

• IPR: Mengatur kegiatan pertambangan rakyat pada wilayah pertambangan rakyat sesuai persyaratan pemerintah.

Selain itu, regulasi mengenal izin pengangkutan dan penjualan serta surat izin penambangan batuan. Karena itu, perusahaan harus menyesuaikan permohonan dengan kegiatan yang benar-benar mereka jalankan.

Apa Perbedaan IUP dan IUJP?

IUP memberikan dasar hukum bagi pemegang izin untuk menjalankan kegiatan pertambangan sesuai wilayah, komoditas, dan tahapan yang berlaku. Sebaliknya, IUJP memberikan dasar perizinan bagi perusahaan penyedia jasa pertambangan inti.

Sebagai contoh, perusahaan yang memiliki tambang batubara membutuhkan perizinan sesuai kegiatan penambangannya. Sementara itu, kontraktor yang menyediakan jasa pengeboran atau pekerjaan teknis pertambangan perlu memeriksa kewajiban IUJP berdasarkan ruang lingkup usahanya.

Perbedaan tersebut penting karena IUJP tidak otomatis memberikan hak untuk menguasai wilayah tambang atau menjual hasil pertambangan atas nama sendiri. Dengan memahami batas kewenangan setiap izin, perusahaan dapat menghindari kesalahan administratif.

Bagaimana Cara Mengurus IUJP Melalui OSS?

Pertama, perusahaan perlu memastikan legalitas badan usaha dan memilih KBLI yang sesuai. Untuk kegiatan jasa pertambangan tertentu, pelaku usaha dapat memeriksa KBLI 09900 beserta ruang lingkup kegiatan yang berlaku.

Selanjutnya, perusahaan menyiapkan dokumen administratif dan teknis sesuai persyaratan instansi berwenang. Dokumen tersebut dapat mencakup akta perusahaan, identitas pengurus, data pemegang saham, serta informasi mengenai tenaga ahli dan kemampuan teknis.

Setelah itu, pelaku usaha mengakses OSS dan mengikuti tahapan permohonan sesuai klasifikasi kegiatan. Instansi terkait kemudian memeriksa pemenuhan persyaratan berdasarkan mekanisme perizinan yang berlaku.

Dalam proses tersebut, perusahaan perlu memastikan kesesuaian data OSS, dokumen badan usaha, dan kegiatan operasional. Ketika mengurus izin usaha pertambangan OSS, pengusaha juga harus memperhatikan kewajiban lingkungan, keselamatan, serta pelaporan sesuai jenis izin.

Baca Juga: Seputar Biaya Pembuatan IUJP, Syarat, dan Pengurusannya!

Kesalahan yang Harus Pengusaha Hindari

Kesalahan pertama ialah menganggap NIB sudah cukup untuk menjalankan seluruh kegiatan pertambangan. Padahal, perusahaan mungkin membutuhkan perizinan sektoral dan persetujuan tambahan sesuai kegiatan serta tingkat risikonya.

Selain itu, beberapa pengusaha mencampuradukkan izin pemegang tambang dengan izin penyedia jasa. Kesalahan memilih KBLI atau mengajukan dokumen yang tidak sesuai juga dapat menghambat pemeriksaan permohonan.

Oleh sebab itu, perusahaan sebaiknya memeriksa persyaratan sejak awal dan memastikan seluruh dokumen mencerminkan kegiatan bisnis sebenarnya.