Legalitas bangunan menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan sejak tahap perencanaan hingga bangunan siap digunakan. Pemilik tidak hanya perlu memastikan pembangunan mengikuti rancangan, tetapi juga harus memenuhi ketentuan teknis dan administratif yang berlaku. Dalam proses tersebut, dua istilah yang sering muncul adalah Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG dan Sertifikat Laik Fungsi atau SLF. Meskipun keduanya…

Membangun bisnis di Jakarta membutuhkan persiapan yang tidak hanya berfokus pada modal dan pemasaran. Pemilik usaha juga perlu menentukan bentuk badan usaha serta menyiapkan legalitas yang sesuai dengan kegiatan bisnis. Salah satu pilihan yang dapat Anda gunakan adalah Perseroan Terbatas atau PT. Bentuk badan hukum ini memberikan kerangka yang jelas untuk mengatur kepemilikan, pengelolaan, dan…

Ketika sebuah PT memiliki lebih dari satu pemegang saham, hubungan antara para pemilik perlu memiliki aturan yang jelas. Masing-masing pihak dapat membawa modal, kepentingan, dan rencana bisnis yang berbeda. Karena itu, kesepakatan tertulis dapat membantu mereka mengatur hubungan sejak awal. Apa itu shareholders agreement? Secara sederhana, shareholders agreement merupakan perjanjian antara dua atau lebih pemegang…

Memulai perusahaan membutuhkan lebih dari sekadar ide bisnis dan modal. Pemilik usaha juga perlu menentukan bentuk badan usaha, menyiapkan dokumen perseroan, serta memastikan kegiatan bisnis memiliki legalitas yang sesuai. Salah satu bentuk badan usaha yang dapat dipilih adalah Perseroan Terbatas atau PT. Bentuk badan hukum ini cocok bagi pengusaha yang ingin membangun perusahaan dengan struktur…

Banyak pengusaha ingin menjalankan beberapa jenis kegiatan dalam satu perusahaan. Misalnya, sebuah PT bergerak dalam perdagangan sekaligus menyediakan jasa konsultasi. Kondisi tersebut sering menimbulkan pertanyaan: satu perusahaan boleh memiliki berapa KBLI? Pertanyaan satu PT berapa KBLI tidak memiliki jawaban berupa angka maksimal yang berlaku untuk seluruh perusahaan. Dalam sistem OSS, pelaku usaha dapat mengelola lebih…

Tanah Abang menjadi salah satu kawasan yang lekat dengan aktivitas perdagangan dan bisnis di Jakarta Pusat. Selain perdagangan, pelaku usaha di kawasan ini juga menjalankan berbagai kegiatan jasa, distribusi, pemasaran, dan aktivitas pendukung lainnya. Bagi pengusaha yang ingin membangun bisnis secara serius, menentukan bentuk badan usaha sejak awal merupakan langkah penting. Salah satu pilihan yang…

Ketika bisnis mulai berkembang, perusahaan mungkin membutuhkan lokasi baru untuk mendekati pelanggan atau memperluas operasional. Membuka kantor cabang dapat menjadi salah satu strategi untuk mendukung pertumbuhan tersebut. Namun, ekspansi tidak cukup dengan mencari lokasi dan menyiapkan tenaga kerja. Perusahaan juga perlu memastikan kegiatan cabang sesuai dengan struktur perseroan, data usaha, serta ketentuan perizinan yang berlaku….

Gambir merupakan salah satu kawasan penting di Jakarta Pusat dengan aktivitas pemerintahan, perkantoran, perdagangan, hingga jasa yang cukup beragam. Kondisi tersebut membuat kawasan ini menarik bagi pelaku usaha yang ingin membangun atau mengembangkan bisnis. Namun, menjalankan bisnis secara profesional membutuhkan fondasi hukum yang jelas. Salah satu bentuk badan usaha yang banyak digunakan adalah Perseroan Terbatas…

Perusahaan yang berkembang sering membutuhkan lokasi operasional baru untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Salah satu pilihannya adalah membuka kantor cabang. Namun, perusahaan perlu memahami status cabang dan kebutuhan legalitasnya sebelum menjalankan kegiatan di lokasi baru. Apa itu cabang PT? Secara umum, kantor cabang merupakan bagian dari perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di lokasi berbeda…

Keputusan untuk mengakhiri status sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) bukan sekadar urusan administratif. Kewarganegaraan berkaitan dengan hak, kewajiban, dan hubungan hukum seseorang dengan negara. Karena itu, pemerintah menetapkan prosedur khusus bagi WNI yang ingin kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia. Melepas kewarganegaraan Indonesia merupakan istilah yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Namun, peraturan menggunakan istilah kehilangan kewarganegaraan…

Pelaku usaha perlu memahami kewajiban pelaporan setelah memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB). Salah satu kewajiban tersebut adalah Laporan Kegiatan Penanaman Modal atau LKPM. Melalui laporan ini, pemerintah dapat memantau perkembangan realisasi penanaman modal serta kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban yang berlaku. LKPM 2026 mengikuti ketentuan terbaru dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Pelaku usaha menyampaikan…

Pelaku usaha membutuhkan kepastian waktu ketika mengurus perizinan. Proses yang terlalu lama dapat menghambat rencana operasional, investasi, dan pengembangan bisnis. Karena itu, pemerintah menerapkan mekanisme Fiktif Positif atau FikPos dalam penyelenggaraan perizinan berusaha. Apa itu fiktif positif? Fiktif Positif merupakan mekanisme yang dapat membuat suatu permohonan perizinan dianggap disetujui secara hukum apabila permohonan tersebut telah…

Pemilik Perseroan Terbatas (PT) perlu memahami klasifikasi kegiatan usaha agar dokumen perusahaan tetap sesuai dengan aktivitas bisnis. Pemerintah kini menerapkan KBLI 2025 sebagai klasifikasi terbaru yang menggantikan KBLI 2020. Karena itu, perusahaan perlu memahami perubahan tersebut dan mengetahui apakah pembaruan ini mengharuskan perubahan dokumen atau perizinan. Badan Pusat Statistik menerbitkan KBLI 2025 melalui Peraturan BPS…

Pelaku usaha perlu memahami setiap jenis legalitas sebelum menjalankan kegiatan bisnis. Selain Perizinan Berusaha, pemerintah juga menetapkan legalitas tertentu untuk menunjang kegiatan usaha pada sektor tertentu. Apa itu PB UMKU menjadi pertanyaan penting karena istilah ini sering muncul dalam sistem Online Single Submission (OSS), terutama ketika pelaku usaha memeriksa kewajiban setelah memilih KBLI. PB UMKU…

Bagi pelaku usaha yang melakukan perdagangan lintas negara, pemahaman tentang identitas importir menjadi bagian penting dari legalitas kegiatan. Angka Pengenal Impor adalah tanda pengenal sebagai importir. Namun, dalam ketentuan yang berlaku saat ini, pelaku usaha tidak mengurus API sebagai dokumen terpisah. Untuk impor dalam rangka kegiatan usaha, importir wajib memiliki NIB yang berlaku sebagai API….