Memilih bentuk usaha bersama bukan sekadar menentukan nama. Struktur persekutuan memengaruhi cara para sekutu bekerja, mengambil keputusan, membagi keuntungan, dan menghadapi risiko. Karena itu, calon pengusaha perlu memahami Persekutuan Perdata vs Firma sebelum menentukan bentuk usaha. Keduanya sama-sama melibatkan beberapa pihak, tetapi karakter hubungan hukumnya berbeda. Perbedaan tersebut semakin penting ketika bisnis mulai membuat kontrak,…

Banyak pemilik usaha menghentikan kegiatan bisnis ketika penjualan menurun, proyek selesai, atau kondisi perusahaan berubah. Namun, penghentian operasional tidak otomatis mengakhiri status badan hukum. Karena itu, pemilik perlu memahami kondisi perusahaan sebelum membiarkannya tanpa aktivitas dalam waktu lama. PT tetap memiliki identitas hukum sampai pemilik menempuh proses pembubaran sesuai ketentuan. Selain itu, perusahaan dapat memiliki…

Banyak perusahaan membutuhkan tenaga kerja untuk mendukung kegiatan operasional tanpa menambah seluruh fungsi tersebut ke dalam struktur internal. Karena itu, bisnis outsourcing berkembang sebagai solusi untuk pekerjaan tertentu, seperti keamanan, kebersihan, logistik, layanan pelanggan, atau fungsi pendukung lainnya. Namun, calon pelaku usaha perlu memahami model bisnis ini sebelum menawarkan layanan kepada klien. Apa itu perusahaan…

Tidak semua bisnis memiliki skala yang sama. Ada usaha yang masih berkembang dengan modal terbatas, tetapi ada pula perusahaan yang sudah mengelola investasi dan penjualan dalam jumlah besar. Karena itu, pemerintah membagi skala usaha agar pelaku bisnis dapat memahami posisi usahanya sekaligus menyesuaikan kebutuhan legalitas. Kriteria UMK menjadi salah satu hal penting bagi calon pengusaha….

Kerja sama bisnis sering melibatkan dua pihak dengan kontribusi yang berbeda. Satu pihak mungkin menyediakan modal, sedangkan pihak lain menjalankan operasional, menyediakan aset, atau membawa keahlian tertentu. Karena itu, kedua pihak perlu membuat perjanjian bagi hasil yang jelas agar pembagian keuntungan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Perjanjian bagi hasil untuk bisnis dapat menjadi salah…

Menjalankan Perseroan Terbatas tidak berhenti setelah perusahaan memperoleh status badan hukum. Setelah itu, Direksi perlu mengelola berbagai kewajiban korporasi secara berkala. Salah satunya berkaitan dengan penyusunan laporan tahunan dan penyampaian laporan tersebut kepada Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Memasuki 2026, perusahaan juga perlu memperhatikan perkembangan administrasi badan hukum yang pemerintah jalankan melalui sistem elektronik….

Pemilik Perseroan Perorangan perlu mengikuti perkembangan layanan administrasi hukum agar tetap dapat mengakses berbagai transaksi perusahaan. Salah satu perubahan penting pada 2026 berkaitan dengan layanan akun Perseroan Perorangan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU). AHU mengarahkan pengguna lama untuk melakukan pembaruan akun PT Perorangan melalui layanan terbaru. Karena itu, pemilik Perseroan Perorangan yang masih…

Memiliki NIB dan izin usaha bukan berarti pelaku usaha dapat berhenti mengurus administrasi. Setelah menjalankan kegiatan bisnis, perusahaan juga perlu memenuhi kewajiban pelaporan tertentu. Salah satunya ialah Laporan Kegiatan Penanaman Modal atau LKPM yang pelaku usaha sampaikan melalui sistem Online Single Submission (OSS). LKPM membantu pemerintah melihat perkembangan realisasi investasi dan kegiatan usaha. Sementara itu,…

Perkembangan perdagangan digital membuat semakin banyak pelaku usaha menjual produk melalui marketplace. Karena itu, pemerintah terus menyesuaikan administrasi perpajakan dengan pola transaksi digital. Salah satu aturan yang perlu dipahami penjual online ialah PMK 37/2025. Aturan tersebut memberikan kewenangan kepada pihak lain, termasuk penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik atau marketplace tertentu, untuk memungut PPh Pasal 22….