Memahami perbedaan PT dan CV dalam pajak sangat penting sebelum Anda memutuskan untuk membangun suatu perusahaan. Sebelum merencanakan pendirian entitas usaha, sebaiknya Anda mengetahui kewajiban pajak keduanya karena jumlah tanggungan yang berbeda.
Pada dasarnya, PT dan CV merupakan badan usaha yang mempunyai beragam perbedaan prinsipil. Salah satu perbedaan yang paling mencolok terletak pada bagian jumlah tanggungan pajaknya. Selain itu, pemilik usaha tidak hanya membayar satu jenis pajak saja, melainkan terdapat beberapa kategori pajak yang wajib mereka setorkan.
Definisi Singkat PT dan CV
Sebagai langkah awal, Anda harus mengetahui pengertian antara keduanya agar lebih mudah membandingkan jenis perusahaan mana yang paling cocok.
PT (Perseroan Terbatas): Merupakan badan hukum yang mengumpulkan modal dari saham. Dalam hal ini, tanggung jawab pemilik hanya sebatas jumlah saham yang mereka miliki.
CV (Commanditaire Vennootschap): Merupakan persekutuan firma yang berdiri oleh dua orang atau lebih. Modal CV berasal dari para sekutu yang bertujuan untuk mencapai target bisnis bersama.
Selanjutnya, setelah membandingkan pengertian singkat tersebut, mari kita bahas secara rinci mengenai kewajiban pajak masing-masing.
Skema Pajak untuk Badan Usaha CV
Ketika Anda menjalankan kewajiban perpajakan, pemilik CV harus memperhatikan jumlah yang menjadi tanggungan perusahaan. Adapun rincian tarif pajak CV adalah sebagai berikut:
PPN (Pajak Pertambahan Nilai): Jika pemerintah sudah mengukuhkan CV sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), maka CV wajib memungut pajak sebesar 11% (tarif terbaru).
PPh Pasal 24 (Kredit Pajak Luar Negeri): Pajak ini berlaku apabila badan usaha mendapatkan pendapatan dari hasil penjualan barang ke luar negeri.
PPh Pasal 25: Perhitungan pajak ini berdasarkan pada pajak pendapatan terutang setelah pengurangan PPh terpotong. Oleh karena itu, tujuan pasal ini adalah untuk meringankan beban Wajib Pajak melalui angsuran tiap bulan.
PPh Pasal 21: Perusahaan akan langsung memotong pajak ini dari pendapatan bulanan para pegawai. Dengan demikian, CV dapat terhindar dari kelalaian atau keterlambatan bayar pajak karyawan.
Skema Pajak untuk Badan Usaha PT
Mengingat PT memiliki status badan hukum yang berbeda dengan CV, berikut adalah penjelasan terkait pajak yang harus PT bayarkan:
Pajak Penghasilan (PPh) Final: Jenis ini merupakan setoran wajib bagi pemilik PT dengan menyesuaikan status usahanya. Jika PT memiliki omzet di bawah Rp4,8 miliar, maka tarifnya adalah 0,5% dari omzet bruto sesuai PP 23/2018.
Berbagai Jenis PPh Sektoral: Karena PT memiliki pemisahan kekayaan yang tegas, maka PT wajib mengelola beberapa jenis PPh, antara lain:
PPh 21: Pemotongan pajak atas gaji karyawan.
PPh 23: Pajak atas penyerahan jasa, sewa, atau hadiah.
PPh 22: Berlaku khusus bagi PT yang melakukan aktivitas ekspor dan impor.
PPh 26: Pemotongan pajak untuk Wajib Pajak Luar Negeri.
PPN (Pajak Pertambahan Nilai): Pemilik PT yang berstatus PKP wajib melakukan pemotongan pajak setiap kali menjual jasa atau barang. Selain itu, pemilik usaha harus melampirkan faktur pajak kepada lawan transaksi sebagai bukti pemotongan yang sah.
Kesimpulan dan Solusi Pendirian Usaha
Setelah mempelajari perbedaan PT dan CV dalam pajak, kini Anda tentu lebih mudah dalam mempertimbangkan keputusan pendirian perusahaan. Jadi, pastikan Anda memilih badan usaha yang paling sesuai dengan kapasitas finansial dan rencana bisnis jangka panjang Anda.
Untuk membantu proses pendirian CV maupun PT secara legal, layanan Legalist siap menjadi partner terpercaya Anda. Segera hubungi tim layanan pelanggan kami melalui situs resmi Legalist Indonesia atau kunjungi akun Instagram resmi @legalistindonesia. Kami akan memastikan seluruh dokumen pendirian dan urusan perpajakan awal perusahaan Anda tuntas dengan cepat.
