syarat pengukuhan PKP badan

Syarat Pengukuhan PKP Badan & Cara Pengurusann

Sudah menjadi rahasia umum jika pajak adalah salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh badan usaha. Pada beberapa kasus, Anda juga wajib mengurus PKP (Pengusaha Kena Pajak). Hanya saja, Anda mungkin belum tahu syarat pengukuhan PKP badan.

Padahal, sebelum daftar PKP online, Anda wajib memenuhi semua syarat dokumen. Karena itu, kenali apa saja syarat pengukuhan PKP badan di sini, lengkap dengan informasi lain yang tidak kalah penting. Tapi, pelajari dulu soal apa itu PKP di sini!

Mengenal PKP Badan dengan Lebih Dekat

Singkatnya, PKP adalah pengusaha yang memiliki hak dan kewajiban untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hanya saja, tidak semua perusahaan yang berdiri di Indonesia perlu mengurus perpajakan satu ini.

Salah satu syarat pengajuan PKP badan online adalah mengenai omzet perusahaan. Anda wajib mengurus PKP hanya jika punya omzet tertentu. Jika Anda penasaran syarat PKP badan omset berapa, jumlah omzetnya adalah di atas Rp4,8 miliar per tahun. 

Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, sehingga dasar hukumnya sudah sangat jelas. Pastinya, ada banyak keuntungan yang bisa Anda dapatkan jika mengurus PKP badan. Jadi, segera cari jasa pengurusan PKP untuk mengurusnya.

Keuntungan Mengurus PKP Badan

Pada penjelasan di atas, Anda sudah punya gambaran soal keuntungan yang bisa didapatkan saat mengurus PKP badan. Beberapa contoh keuntungan mengurus PKP badan adalah:

1. Bisa Menerbitkan Faktur Pajak

Penting untuk Anda catat bahwa badan usaha yang sudah punya PKP berhak menerbitkan faktur pajak sendiri. Fungsi utamanya adalah untuk mencatat apa saja transaksi yang kena pajak. Terutama yang terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Bisa Mengkreditkan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran

Selain itu, pemilik PKP badan juga berhak untuk mengkreditkan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Hal ini bisa memudahkan Anda saat ingin menghitung besaran pajak yang masuk ke dalam perusahaan atas pembelian dan penjualan berbagai barang atau jasa.

3. Meningkatkan Kredibilitas Badan Usaha

Terakhir, perusahaan yang sudah punya PKP badan juga terlihat lebih kredibel di mata klien atau konsumen. Mereka bisa lebih percaya pada usaha Anda dan tidak ragu untuk melakukan kerja sama bisnis atau menggunakan barang dan jasa dari Anda.

Syarat Pengukuhan PKP Badan

Karena sudah tahu definisi dan fungsinya, kini saatnya untuk mempelajari syarat pengukuhan PKP badan. Semua syarat tersebut harus dipenuhi agar Anda tidak bermasalah dengan pajak. Ada syarat umum dan juga syarat dokumen yang perlu Anda penuhi.

Jika Anda penasaran apa saja syarat pengajuan PKP di Coretax, berikut adalah penjelasan lebih lengkap dan detailnya!

1. Syarat Umum

Seperti apa yang sudah disinggung di atas, Anda wajib mengurus PKP badan jika jumlah omzet sudah memenuhi nilai minimal, yaitu Rp4,8 miliar per tahun. Bila sudah memenuhi syarat PKP badan 2025 tersebut, Anda wajib segera mengurusnya agar tidak didenda.

Jika omzet belum mencapai Rp4,8 miliar, maka Anda punya pilihan untuk mengurus PKP dari sekarang atau menunggu hingga sudah memenuhi persyaratan.

2. Syarat Dokumen

Kemudian, pastikan Anda memenuhi semua dokumen persyaratan PKP badan, misalnya seperti:

  • Formulir pengajuan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) badan. 
  • KTP dan NPWP seluruh pengurus perusahaan.
  • Akta pendirian perusahaan.
  • Sudah lapor SPT Tahunan (untuk 2 tahun terakhir) dan tidak punya utang pajak.

Jika sudah memenuhi syarat pengukuhan PKP badan tersebut, Anda bisa langsung menghubungi Legalist Indonesia dan kami akan mengurusnya untuk Anda. Anda juga bisa menghubungi Instagram kami untuk layanan pendampingan pemeriksaan pajak dan lain-lain!

Related Posts

  • Surat Keterangan Usaha Jakarta & Cara Buat

    Surat Keterangan Usaha Jakarta adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Jakarta. Surat tersebut berfungsi untuk memberikan informasi dan pengakuan terhadap keberadaan serta legalitas suatu usaha yang beroperasi di wilayah administratif Jakarta. Tujuan Pembuatan Surat Keterangan Usaha (SKU) Tujuan dari pembuatan SKU Jakarta bisa beragam tergantung pada kebutuhan individu atau organisasi yang mengajukan. Berikut tujuan…

  • Ketahui Syarat Pendirian PT Berdasarkan UU 40/2007

    Masyarakat yang berencana membangun perusahaan wajib memahami syarat pendirian PT berdasarkan UU 40/2007. Perseroan Terbatas merupakan bagian dari badan hukum yang berdiri atas dasar sebuah “perjanjian”. Setiap pihak yang terlibat harus mengerti seluruh persyaratan yang tercantum dalam undang-undang tersebut. Hal ini sangat penting, terutama bagi Anda yang ingin mendirikan PT dalam waktu dekat. Lantas, apa…

  • Jasa NPWP Perusahaan – Cepat, Murah, Legal

    Sebelum perusahaan bisa berdiri secara legal dan menjalankan kegiatan operasional, ada beberapa hal yang akan Anda butuhkan. Salah satunya adalah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan khusus untuk perusahaan, yang kini bisa Anda urus melalui biro jasa NPWP. Biro jasa NPWP dapat mengurus pembuatan nomor pokok tersebut dalam waktu singkat, biasanya hanya dalam hitungan menit…

  • Peraturan Izin Usaha Perkebunan di Indonesia

    Bagi setiap penggiat usaha, perizinan merupakan syarat mutlak dari pemerintah. Aturan ini berlaku untuk semua skala usaha perkebunan, mulai dari kecil, menengah, hingga besar. Pemerintah menerbitkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) agar pelaku usaha memiliki legalitas sah saat menjalankan operasionalnya. Sebelum mengajukan perizinan, Anda perlu memahami hal-hal penting yang harus dipersiapkan. Langkah utamanya adalah mempelajari peraturan…

  • Cara Mengurus Izin Minuman Beralkohol Golongan B

    Sebagai salah satu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Anda tidak bisa menjual minuman beralkohol di Indonesia secara sembarangan. Sebelum Anda bisa menjualnya, Anda perlu mengurus izin minuman beralkohol golongan B terlebih dahulu.  Hal ini karena minuman beralkohol golongan B adalah salah satu jenis minuman yang paling umum dan paling populer di kalangan masyarakat….

  • Pengertian, Fungsi LPJK PUPR dan Cara Pengurusannya!

    Industri konstruksi di Indonesia wajib memiliki sertifikasi resmi dari LPJK PUPR untuk menjamin profesionalitas tenaga kerjanya. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) memegang tanggung jawab penuh dalam memberikan sertifikat kompetensi kepada para ahli konstruksi di sebuah instansi. Tanpa sertifikasi ini, perusahaan akan kesulitan membuktikan kualitas serta kredibilitas mereka di mata klien maupun pemerintah. Terdapat beberapa jenis…