syarat mendirikan LBH

Mengenal Syarat Mendirikan LBH dan Cara Daftarnya

Sebelum mendirikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), ada beberapa hal yang harus Anda ketahui. Salah satunya adalah syarat mendirikan LBH. Sebab, meskipun tujuan pendiriannya baik, Anda tetap wajib mematuhi peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Hal ini karena LBH adalah badan hukum yang harus berdiri secara legal sebelum bisa beroperasi dan menangani kasus hukum. Karena itu, kenali apa saja syarat mendirikan LBH dan bagaimana cara mendaftarkannya pada penjelasan di bawah ini!

Mengenal LBH dengan Lebih Dekat

Mendapatkan bantuan hukum adalah hak semua warga negara Indonesia, termasuk mereka yang tidak mampu secara finansial. Karena itulah LBH hadir untuk membantu mereka mendapatkan keadilan tanpa harus mengeluarkan biaya mahal untuk menyewa pengacara. 

Pengacara dan bantuan hukum lainnya bisa didapatkan secara gratis di LBH, sehingga klien tidak perlu membayar apapun. Jika Anda penasaran LBH dapat uang dari mana, mereka biasanya akan dibayar oleh donasi dan hibah dari pemerintah dan juga masyarakat. 

Menariknya, semua orang bisa mendirikan LBH asal sudah mengetahui semua syarat pendiriannya. Jadi, syarat mendirikan LBH itu memang sangat penting untuk Anda ketahui.

Syarat Mendirikan Lembaga Bantuan Hukum 

Sebelum daftar Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Anda perlu tahu syarat-syarat umum dan syarat-syarat dokumen yang akan diperlukan. Berikut adalah beberapa syarat mendirikan LBH yang perlu Anda perhatikan!

1. Memiliki Badan Hukum Terakreditasi

Hal pertama yang harus Anda miliki untuk mendirikan Lembaga Bantuan Hukum adalah badan hukum resmi yang sudah terakreditasi. Secara garis besar bentuk badan hukum LBH pun sangat beragam, namun mayoritas berbentuk yayasan dan perkumpulan. 

Karena harus berbentuk badan hukum resmi, ada beberapa syarat dokumen yang wajib Anda penuhi. Beberapa contohnya adalah akta pendirian LBH, akta pengurus dan struktur LBH, dan NPWP Badan. Jadi, jangan lupa untuk mengurusnya sebelum mendirikan LBH. 

Sama seperti badan usaha dan lembaga lainnya, Anda juga memerlukan SK Pendirian LBH sebelum bisa memulai kegiatan operasional. 

Selain itu, jangan lupa untuk mengurus syarat akreditasi LBH seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Jika Lembaga Bantuan Hukum Anda belum terakreditasi, maka Anda mungkin tidak bisa menerima dan menangani kasus apapun. 

2. Memiliki Kantor Sekretariat dan Pengurus

Syarat mendirikan LBH yang selanjutnya adalah memiliki kantor sekretariat dan pengurus. Karena itu, Anda juga perlu mengurus beberapa surat lainnya, seperti Surat Keterangan Domisili (SKD) dan akta pengurus LBH saat mengajukan proposal pendirian LBH. 

Pengurus LBH biasanya terdiri dari direktur dan beberapa wakil direktur di bidang tertentu, seperti wakil direktur bidang operasional, bidang internal, dan lain-lain. Ada juga manager dan kepala divisi yang mengurus hal-hal yang lebih khusus.  

3. Memiliki Advokat dan Program Bantuan Hukum

Pada dasarnya, kegiatan operasional LBH berkaitan erat dengan program bantuan hukum. Karena itu, salah satu syarat mendirikan LBH adalah memastikan bahwa ada program yang akan dijalankan oleh lembaga setelah proses pendiriannya selesai. 

Selain itu, pastikan Anda sudah punya tim advokat yang akan membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah hukum. Salah satu syarat untuk menjadi advokat LBH adalah sudah menyelesaikan minimal 10 kasus dan punya surat izin beracara sebagai advokat. 

Jangan lupa siapkan juga anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, pengelolaan keuangan, serta rencana program bantuan hukum sebelum mendirikan LBH. Ini adalah syarat mendirikan LBH lain yang perlu Anda penuhi sebelum lembaga bisa berdiri. 

Cara Daftar Lembaga Bantuan Hukum 

Setelah tahu syarat-syaratnya, Anda pun perlu tahu bagaimana cara daftar LBH terakreditasi. Caranya pun sangat mudah, karena Anda hanya perlu menyiapkan beberapa syarat mendirikan LBH seperti apa yang sudah disampaikan di atas, yaitu:

  • Akta pendirian
  • Akta pengurus
  • NPWP Badan
  • SK Pendirian
  • SKD
  • Surat izin beracara sebagai advokat
  • Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
  • Pengelolaan keuangan
  • Rencana program bantuan hukum 

Kini Anda bisa mengurus berbagai syarat mendirikan LBH tersebut dengan mudah di Legalist.id. Karena itu, Anda bisa segera menghubungi kami melalui WhatsApp atau DM Instagram untuk mendirikan LBH dengan cepat, mudah, aman, murah, dan legal!

Related Posts

  • Modal Dasar PT & Syarat Minimal Modal

    Apakah Anda ingin membuka perusahaan baru? Hal penting yang harus diperhatikan untuk membangun usaha adalah modal dasar PT. Pastikan Anda mengetahui pentingnya anggaran dalam memulai perusahaan baru. Jenis-jenis Modal Perusahaan Sebelum membuat anggaran perusahaan, maka Anda perlu mengetahui berbagai jenis modal yang dibutuhkan PT. Beberapa jenis modal yang perlu Anda perhatikan sebelum membuat anggaran keuangan…

  • Jasa Pembuatan NPWP Bandung Profesional

    NPWP wajib dimiliki setiap wajib pajak, baik pribadi maupun perorangan. Agar pembuatan NPWP lebih mudah, Anda bisa menggunakan jasa pembuatan NPWP. Salah satunya, jasa pembuatan NPWP Bandung seperti legalist.id yang akan sangat membantu Anda. Tentang Jasa Pembuatan NPWP  Jasa pembuatan NPWP adalah badan atau perorangan yang membantu wajib pajak dalam proses pengurusan NPWP. Anda bisa…

  • Tanda Daftar Usaha Pariwisata OSS

    Tanda Daftar Usaha Pariwisata OSS atau masyarakat lebih mengenalnya dengan istilah TDUP OSS sangat krusial bagi berbagai jenis usaha. Dokumen ini menjadi kebutuhan utama untuk bisnis seperti restoran, taman rekreasi, hotel, hingga kafe yang bersentuhan dengan dunia pariwisata. Meskipun tidak semua unit bisnis masuk dalam kategori ini, Anda sebagai pengusaha wajib memastikan apakah usaha tersebut…

  • Kewajiban dan Contoh PT PMA Batubara di Indonesia

    Investor asing memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap stabilitas ekonomi Indonesia saat ini. Ketika pemodal internasional menanamkan modalnya untuk menjalankan usaha di tanah air, maka mereka membentuk entitas bernama PT PMA. Artikel ini secara khusus akan membahas tentang PT PMA batubara karena sektor pertambangan memiliki efek krusial bagi pendapatan negara. Berdasarkan salah satu jurnal Universitas…

  • Perbedaan Perusahaan PKP dan Non PKP: Jangan Salah Pilih!

    Menjalankan operasional sebuah badan usaha di Indonesia menuntut pemahaman regulasi yang menyeluruh dari jajaran direksi. Salah satu aspek krusial yang sering kali menentukan kredibilitas korporasi adalah sistem penataan administrasi perpajakan nasional. Banyak pemilik bisnis pemula masih merasa kebingungan saat menentukan batasan status kepatuhan pajak perusahaan mereka. Pilihan status yang kurang tepat dapat berdampak langsung pada…

  • Keuntungan Menggunakan Virtual Office Cibubur dengan Jasa Layanan Terbaik

    Virtual office Cibubur kini mulai berkembang menjadi favorit para pebisnis di kota-kota besar, khususnya di wilayah Cibubur. Dengan menggunakan virtual office memungkinkan para karyawan dapat bekerja dan terhubung secara real-time. Virtual office sebagai ruang kerja di dunia maya memiliki banyak keuntungan bagi para penggunanya. Bagi Anda yang berencana menggunakan virtual office, maka bisa menyimak penjelasan…