Terdapat beragam jenis usaha yang beroperasi di Indonesia saat ini, di mana pemerintah mengelompokkannya ke dalam kategori UMK dan Non-UMK. Kedua sektor tersebut memiliki perbedaan yang sangat kontras, terutama setelah pemerintah memberlakukan perubahan ketentuan dalam PP UMKM terbaru.
Perubahan kriteria ini sangat signifikan karena berdampak langsung pada kewajiban legalitas dan tata cara perizinan masing-masing entitas. Secara lebih lanjut, pelaku usaha dapat melihat perbedaan tersebut dari sisi modal usaha hingga batasan hasil penjualan tahunan. Untuk memahami apa yang membedakan antara UMK, UMKM, dan Non-UMK secara akurat, mari simak pembahasan lengkapnya berikut ini.
Definisi UMK dan Non-UMK dalam Konteks Bisnis
Sektor ekonomi mikro, kecil, dan menengah merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Sebelum Anda menentukan jenis izin yang tepat, ketahui terlebih dahulu pengertian dari masing-masing klasifikasi berikut ini:
Pengertian Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Poin pertama yang membedakan kedua sektor ini adalah pengertian dasarnya. UMK merupakan jenis usaha produktif milik perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria spesifik sebagai usaha mikro. Penting untuk Anda catat bahwa UMK bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan besar. Jadi, entitas ini benar-benar berdiri sendiri sebagai usaha yang berfokus pada penguatan ekonomi skala kecil.
Pengertian Usaha Non-UMK Sebaliknya, usaha Non-UMK merupakan kategori usaha yang tidak masuk dalam kriteria mikro maupun kecil. Jenis ini mencakup perusahaan dengan skala menengah, besar, badan usaha asing, hingga kantor perwakilan luar negeri. Usaha menengah sendiri merupakan jenis usaha ekonomi produktif yang berdiri sebagai cabang atau anak perusahaan dari entitas induk yang lebih besar. Sementara itu, usaha besar memiliki jumlah kekayaan bersih serta total aset yang jauh melampaui standar usaha menengah.
Perbedaan Mendasar UMK dan Non-UMK
Selain dari sisi definisi, perbedaan selanjutnya terlihat jelas pada nilai pendapatan bersih serta besaran modal yang Anda setorkan ke dalam kas perusahaan. Berikut adalah rincian aspek yang membedakan kedua kategori tersebut:
Batasan Modal Usaha yang Disetor Aspek pertama adalah besaran modal usaha yang Anda gunakan untuk menjalankan bisnis. Pemerintah menetapkan bahwa modal usaha untuk kategori Mikro tidak boleh melebihi angka 1 miliar. Kemudian, untuk kategori Usaha Kecil, Anda wajib menyetor modal minimal di atas 1 miliar dengan batas maksimal sebesar 5 miliar. Selanjutnya, usaha menengah atau Non-UMK memerlukan modal setor minimal di atas 5 miliar hingga maksimal 10 miliar. Perlu Anda garis bawahi bahwa seluruh perhitungan modal tersebut tidak mencakup nilai tanah serta infrastruktur bangunan usaha.
Klasifikasi Kategori Pelaku Usaha Perbedaan berikutnya terletak pada pengelompokan subjek hukum di dalam sistem OSS RBA. Dalam kategori UMK, pemerintah hanya mengenal dua jenis pelaku usaha, yaitu perorangan dan badan usaha lokal. Namun demikian, kategori Non-UMK memiliki cakupan yang lebih luas karena terbagi menjadi empat jenis pelaku usaha, yakni perorangan, badan usaha, kantor perwakilan, serta Badan Usaha Luar Negeri (BULN).
Besaran Target Penjualan Tahunan (Omzet) Faktor yang paling mencolok dalam klasifikasi ini adalah hasil penjualan setiap tahunnya. Usaha mikro biasanya mencatatkan omzet tahunan paling banyak antara 2 hingga 15 miliar. Sementara itu, usaha Non-UMK harus memiliki hasil penjualan lebih dari 15 miliar hingga mencapai batas maksimal 50 miliar per tahun. Jika hasil penjualan Anda melebihi angka tersebut, maka perusahaan Anda secara otomatis masuk ke dalam kategori usaha besar.
Mengurus Legalitas Pendirian Usaha
Setelah memahami berbagai perbedaan di atas, kini Anda tentu sudah bisa menentukan kategori mana yang paling sesuai dengan profil bisnis Anda. Bagi Anda yang memerlukan pendampingan profesional untuk mengurus legalitas usaha, baik skala kecil maupun besar, Legalist Indonesia hadir sebagai mitra strategis Anda.
Kami melayani pengurusan izin bagi berbagai jenis entitas, mulai dari badan usaha lokal, kantor cabang, hingga pendirian badan usaha luar negeri di Jakarta. Melalui pemahaman yang jelas mengenai kriteria modal dan omzet, tim kami dapat membantu Anda menyiapkan seluruh persyaratan secara lebih akurat dan efisien. Jika Anda masih merasa ragu, Anda dapat memulai sesi konsultasi melalui akun media sosial resmi kami.
Seluruh pelaku usaha wajib memahami perbedaan ini agar tidak melakukan kesalahan saat memproses legalitas usahanya di portal pemerintah. Segera hubungi Legalist Indonesia atau kunjungi akun Instagram resmi @legalistindonesiaPercayakan seluruh urusan perizinan bisnis Anda kepada tim ahli kami untuk menjamin keamanan hukum perusahaan Anda.
