klasifikasi SBU konstruksi Legalist Indonesia

Klasifikasi SBU Konstruksi, Lengkap dengan Kodenya

Pada beberapa jenis usaha tertentu, Anda wajib mengurus perizinan khusus sebelum mulai beroperasi. Sebagai contoh, setiap perusahaan jasa konstruksi memerlukan Sertifikat Badan Usaha (SBU). Namun, tahukah Anda bahwa terdapat lebih dari satu klasifikasi SBU konstruksi yang berlaku saat ini?

Secara keseluruhan, totalnya ada 80 klasifikasi SBU konstruksi menurut peraturan terbaru dari Kementerian PUPR. Oleh karena itu, setiap subklasifikasi memiliki kode unik yang berbeda-beda. Maka dari itu, Anda wajib mengetahui kode tersebut agar tidak terjadi kesalahan saat melakukan pendaftaran.

Apa Itu Sertifikat Badan Usaha (SBU)?

Sebelum mempelajari daftar klasifikasinya, Anda perlu memahami definisi SBU terlebih dahulu. Singkatnya, SBU adalah bukti sertifikasi bagi perusahaan konstruksi yang telah lulus uji kompetensi. Selain itu, sertifikat ini juga menjadi bukti bahwa perusahaan Anda telah memenuhi standar kelayakan yang ditetapkan.

Selanjutnya, mungkin muncul pertanyaan apakah SBU sama dengan NIB (Nomor Induk Berusaha)? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama. Secara garis besar, fungsi utama SBU adalah sebagai tolok ukur kompetensi teknis perusahaan. Dengan demikian, perusahaan Anda dianggap layak untuk memenangkan tender atau proyek lelang pemerintah.

Lebih lanjut, istilah jasa konstruksi ini mencakup berbagai jenis badan usaha. Hal ini meliputi kontraktor sebagai pelaksana, konsultan sebagai pengawas, serta penyedia jasa teknis lainnya. Karena setiap jenis usaha memiliki tanggung jawab berbeda, maka sistem membaginya ke dalam beberapa subklasifikasi. Selain faktor jenis usaha, pembagian ini juga didasarkan pada besaran modal, pengalaman kerja, serta kualifikasi SDM yang tersedia.

Daftar Klasifikasi SBU Konstruksi

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kode klasifikasi untuk konsultan dan kontraktor tentu akan berbeda. Oleh sebab itu, silakan merujuk pada daftar kode SBU konstruksi di bawah ini:

1. Konstruksi Gedung

Bagi badan usaha yang fokus pada pembangunan gedung, Anda dapat menggunakan beberapa kode berikut:

SUBKLASIFIKASIKODE
HunianBG001
PerkantoranBG002
IndustriBG003
PembelanjaanBG004
KesehatanBG005
PendidikanBG006
PenginapanBG007
Hiburan dan OlahragaBG008
Gedung LainnyaBG009

2. Konstruksi Bangunan Sipil

Selain itu, tersedia juga klasifikasi untuk bangunan sipil yang mencakup berbagai infrastruktur umum:

SUBKLASIFIKASIKODE
Jalan & JembatanBS001 – BS002
Jaringan IrigasiBS004
TelekomunikasiBS008 – BS009
Minyak dan Gas BumiBS013
Fasilitas OlahragaBS016

3. Prapabrikasi dan Persiapan

Berikutnya, terdapat klasifikasi khusus untuk pekerjaan prapabrikasi serta persiapan lahan:

  • Pertama, Prapabrikasi Bangunan (KP001) dan Sipil (KP002).

  • Kedua, Pembongkaran dan Pengerukan lahan (PL001).

  • Ketiga, Pemasangan perancah serta pekerjaan utilitas lainnya.

Penutup dan Solusi Cepat

Itulah penjelasan mengenai berbagai klasifikasi SBU konstruksi yang wajib Anda pahami. Meskipun terlihat cukup rumit, pemahaman ini sangat penting bagi keberlangsungan legalitas bisnis Anda. Oleh karena itu, pastikan Anda memilih kode yang tepat sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan.

Jika Anda merasa kesulitan dalam proses pengurusannya, Legalist Indonesia hadir sebagai solusi terbaik bagi Anda. Jadi, jangan ragu untuk segera hubungi Legalist Indonesia atau kunjungi akun Instagram resmi @legalistindonesia sekarang juga!

Related Posts

  • Penanaman Modal Asing Tidak Langsung: Untung dan Ruginya!

    Banyak pelaku usaha yang belum memahami secara baik bentuk-bentuk kegiatan ekonomi penanaman modal di Indonesia. Terdapat dua bentuk penanaman modal asing, yakni penanaman modal asing tidak langsung dan penanaman modal langsung.  Dari tahun ke tahun, para investor asing banyak melakukan penanaman modal dan kegiatan usaha di Indonesia. Hal ini menandakan adanya kepercayaan tinggi terhadap siklus…

  • Syarat Pembuatan PT dan Tahapannya

    Syarat Pembuatan PT – Apabila Anda mempunyai usaha, penting sekali bagi Anda untuk membuat legalitas pada usaha Anda. Legalitas ini bisa diwujudkan melalui pembuatan perseroan terbatas (PT) agar bisa memberikan jamiann terhadap kelangsungan bisnis. Dalam mengurus perizinan PT ini Anda harus memenuhi syarat pembuatan PT. Dengan memiliki legalitas usaha sebagai PT maka Anda bisa lebih…

  • Cara Membuat Dokumen SPPL Apotek yang Mudah

    Apakah Anda saat ini sedang menjalankan atau merencanakan usaha apotek? Jika iya, maka ada satu hal sangat penting yang perlu Anda siapkan untuk menjamin keberlangsungan bisnis tersebut. Anda harus segera mengurus dokumen SPPL apotek supaya bisa menjalankan operasional usaha dengan tenang dan baik. Mengenal Dokumen SPPL Apotek Saat Anda memiliki usaha di bidang kesehatan, Anda…

  • | |

    Cara Mengganti Komisaris PT: Panduan & Dokumen yang Perlu

    Mengganti komisaris PT bukan sekadar menunjuk orang baru. Perusahaan perlu mengikuti mekanisme RUPS, menuangkan keputusan dalam dokumen yang tepat, lalu memperbarui data perseroan melalui administrasi hukum. Karena itu, pemegang saham yang mencari cara mengganti komisaris PT perlu memahami tahapan sejak awal agar perubahan tidak menimbulkan masalah administratif di kemudian hari. Dalam praktiknya, komisaris memiliki peran…

  • | |

    Surat Kuasa Perusahaan: Pahami Cara Membuatnya dengan Tepat

    Dalam kegiatan bisnis, perusahaan sering membutuhkan pihak lain untuk mewakili kepentingan perseroan. Misalnya, Direksi dapat menunjuk karyawan untuk mengambil dokumen, mengurus administrasi, menghadiri agenda tertentu, atau menjalankan tindakan hukum yang spesifik. Karena itu, surat kuasa perusahaan menjadi dokumen penting untuk menjaga batas kewenangan tetap jelas. Secara sederhana, dokumen ini menunjukkan pihak yang memberikan kewenangan, pihak…

  • | |

    RUPS Sirkuler: Cara Mengambil Keputusan PT Tanpa Rapat Fisik

    Dalam Perseroan Terbatas (PT), pemegang saham sering perlu mengambil keputusan penting agar kegiatan usaha tetap berjalan. Namun, kesibukan, lokasi yang berbeda, atau kebutuhan keputusan yang cepat dapat membuat pertemuan langsung kurang praktis. Karena itu, Undang-Undang Perseroan Terbatas menyediakan mekanisme pengambilan keputusan di luar RUPS yang dapat membantu pemegang saham menyelesaikan agenda tertentu tanpa mengadakan rapat…