kriteria kegiatan usaha OSS

Kriteria Kegiatan Usaha OSS Perlu Diketahui!

Terdapat beberapa kriteria kegiatan usaha OSS yang perlu diketahui oleh para pelaku usaha di Indonesia. Pemerintah pun telah mempermudah untuk mengklasifikasikan kegiatan usaha ini melalui KBLI OSS. 

Kemunculan OSS RBA atau Online Single Submission Risk Based Approach ini diharap memperbaiki kualitas usaha di Indonesia. Karena perizinan ini berdasarkan penetapan kriteria kegiatan usaha berdasar tingkatan risiko, berikut informasinya!

Mengenai OSS

OSS atau Online Single Submission merupakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara online atau elektronik. Seluruh izin usaha dalam berbagai bidang usaha ini harus pengurusannya melalui OSS. Nantinya perizinan usaha akan diterbitkan secara online melalui OSS.

Adanya OSS RBA atau risk based approach ini diharapkan mampu mempermudah para pelaku usaha. Terkhusus para pelaku usaha di skala kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Selain itu, untuk pelaku usaha besar pun tetap berdasarkan risiko.

Penetapan Kriteria Kegiatan Usaha OSS Berbasis Risiko

Selain kode KBLI yang berguna untuk pengklasifikasian kegiatan usaha, ada pula penetapan kriteria kegiatan usaha di OSS. Penetapan tingkatan risiko ini merupakan hasil nilai bahaya dengan potensi terjadinya bahaya. 

Adapun penetapan tingkat risiko ini akan menentukan jenis dari kegiatan usaha serta perizinannya. Proses analisis risiko untuk suatu kegiatan usaha akan ada penetapan dengan konsep risiko maksimum. Proses analisis ini perlu ada secara transparan.

Selain itu, analisis risiko prosesnya harus secara akuntabel serta mengedepankan prinsip kehati-hatian. Sehingga analisis yang dihasilkan ini berdasarkan penilaian yang  profesional dan juga tidak ada pemalsuan. 

Jenis Kegiatan Usaha OSS Berbasis Risiko

Untuk mengetahui kriteria kegiatan usaha OSS ini harus melewati beberapa langkah dan proses analisis risiko. Setelah dilakukan semua proses tersebut, suatu kegiatan usaha dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis, berikut ini!

1. Kegiatan Usaha Risiko Rendah

Jenis kegiatan berbasis risiko yang pertama, yakni kegiatan usaha dengan risiko rendah. Untuk bisa mendapatkan NIB atau perizinan usaha, pelaku cukup mendaftarkan melalui sistem OSS RBA tersebut. perizinan ini adalah bukti legalitas untuk melakukan usaha.

Tingkatan risiko rendah berlaku untuk pelaku usaha Mikro dan Kecil (UMK). Untuk itu, pelaku usaha UMK perizinan NIB berlaku sebagai perizinan tunggal. Ketentuan atau kriteria risiko rendah ini mengacu pada perundang-undangan negara. 

Salah satu contoh kegiatan usaha, yakni penjual buket bunga atau kegiatan usaha lain yang menimbulkan risiko rendah. Nantinya deskripsi kegiatan usaha yakni perdagangan eceran bunga potong atau florist.

2. Kegiatan Usaha Risiko Menengah Rendah

Berikutnya, terdapat kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah. Adapun jenis perizinan usahanya nanti adalah NIB dan juga sertifikat standar. Sertifikat standar tersebut menjadi sebuah bentuk legalitas untuk melakukan kegiatan berusaha.

Sertifikat standar akan ada apabila pelaku usaha telah memenuhi standar usaha. Selain itu, sertifikat standar ini juga menjadi standar pelaksanaan kegiatan usaha dan wajib ada selama pelaksanaan kegiatan usaha. 

Kemudian akan ada pengawasan untuk memantau tingkat kepatuhan para pelaku usaha. Sertifikat standar dan NIB tersebut akan diterbitkan melalui OSS perizinan RBA.

3. Kegiatan Usaha Risiko Menengah Tinggi

Selanjutnya, hampir sama dengan tingkat risiko menengah rendah, yakni izin berusahanya adalah NIB dan juga sertifikat standar. Kegiatan usaha dengan risiko menengah tinggi, sebelum kegiatan operasional harus melakukan verifikasi pemenuhan standar.

Namun, untuk kegiatan usaha tertentu verifikasi tersebut  seiring pelaksanaan operasional kegiatan usaha. Sama halnya dengan tingkat risiko menengah rendah, sertifikat standar usaha ini wajib terlengkapi guna untuk pengawasan tingkat kepatuhan pelaku usaha. 

4. Kegiatan Usaha Risiko Tinggi

Selanjutnya, kriteria kegiatan usaha OSS dengan risiko tinggi. Adapun tingkat risiko tinggi ini untuk usaha yang segala kegiatan operasionalnya dapat menimbulkan risiko tinggi. Dan, izin berusaha yang sudah menjadi ketetapan oleh pemerintah dan Nomor Induk Berusaha. 

Kegiatan usaha tingkat tinggi menjadi syarat standar pelaksanaan kegiatan yang harus membutuhkan verifikasi dari pemerintah. 

PENUTUP

Kriteria kegiatan usaha OSS memiliki 4 jenis tingkatan risiko. Di mana tiap-tiap tingkat risiko harus memenuhi verifikasi standar dan verifikasi dari pemerintah pusat. Untuk mempermudah pengurusan, percayakan pada Legalist.

Related Posts

  • Jasa Pembuatan PT Perorangan Terdekat untuk UMKM

    Membangun kredibilitas bisnis saat ini tidak lagi membutuhkan modal miliaran atau rekan kongsi yang banyak. Melalui skema PT Perorangan, Anda dapat berdiri sebagai pemilik tunggal sekaligus pemegang saham dengan perlindungan hukum yang kuat. Namun, bagi pengusaha yang sibuk, pengurusan administrasi secara mandiri sering kali terasa membingungkan. Oleh karena itu, mencari jasa pembuatan PT perorangan terdekat…

  • Sertifikat Elektronik Pajak Dan Syarat Mengurusnya

    Berbicara mengenai dunia usaha tentu akan selalu berkaitan dengan kewajiban pajak yang menyertainya. Oleh karena itu, para pelaku usaha wajib memahami istilah sertifikat elektronik pajak dengan sangat baik agar operasional bisnis tetap berjalan lancar. Kehadiran dokumen digital ini merupakan bentuk pembaruan dari pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengikuti perkembangan teknologi yang kian pesat. Sebelumnya,…

  • Tanda Jasa Pembuatan CV Di Bali Dapat Dipercaya

    Ingin mendirikan badan usaha CV dan berdomisili di Bali? Anda dapat menggunakan jasa pembuatan CV di Bali yang bagus serta dapat dipercaya. Terdapat ciri penyedia jasa yang bisa dipercaya untuk mengurus pendirian usaha Anda. Kalau ingin tahu, silakan simak info berikut. Definisi Perusahaan CV Kepanjangan dari CV dalam bahasa Belanda yakni commanditaire vennootschap. Berbeda dari…

  • Ketahui Syarat Pendirian PT PMA di Indonesia dan Siapa Saja yang Bisa Mendirikannya

    Para investor yang ingin menanamkan modal asing di tanah air wajib memahami syarat pendirian PT PMA di Indonesia secara mendalam. PT PMA atau Penanaman Modal Asing merupakan badan usaha sah yang berdiri di Indonesia dengan kepemilikan modal berasal dari pihak luar negeri. Pemerintah mengizinkan investor asing memiliki saham hingga 100%, namun angka ini tetap bergantung…

  • Sertifikat Elektronik Pajak: Pengertian dan Persyaratan Pengajuan

    Direktorat Jenderal Pajak atau DJP selalu berusaha memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Jika layanan sebelumnya hanya menggunakan formulir kertas biasa, maka sekarang otoritas pajak mewajibkan penggunaan sertifikat elektronik pajak. Pemerintah memulai pembuatan sertifikat pajak ini sejak aplikasi E-Bupot menggantikan fungsi layanan E-SPT sebagai wadah pelaporan SPT Masa pada April 2022 lalu….

  • Apa Itu PT PMA Batam? Berikut Penjelasannya

    PT PMA Batam adalah sebuah perusahaan milik asing yang modalnya juga didapatkan dari pemilik asing tersebut. Hanya saja beberapa PMA juga ada yang menerapkan sistem patungan dengan WNI untuk memberikan modal. Sama seperti PT PMA Bali, PMA Batam juga perlu mendapatkan izin untuk pendirian usaha di Indonesia. Tentu saja terdapat beberapa persyaratan salah satunya adalah…