Artikel

Banyak pemilik usaha menghentikan kegiatan bisnis ketika penjualan menurun, proyek selesai, atau kondisi perusahaan berubah. Namun, penghentian operasional tidak otomatis mengakhiri status badan hukum. Karena itu, pemilik perlu memahami kondisi perusahaan sebelum membiarkannya tanpa aktivitas dalam waktu lama. PT tetap memiliki identitas hukum sampai pemilik menempuh proses pembubaran sesuai ketentuan. Selain itu, perusahaan dapat memiliki…

Banyak perusahaan membutuhkan tenaga kerja untuk mendukung kegiatan operasional tanpa menambah seluruh fungsi tersebut ke dalam struktur internal. Karena itu, bisnis outsourcing berkembang sebagai solusi untuk pekerjaan tertentu, seperti keamanan, kebersihan, logistik, layanan pelanggan, atau fungsi pendukung lainnya. Namun, calon pelaku usaha perlu memahami model bisnis ini sebelum menawarkan layanan kepada klien. Apa itu perusahaan…

Tidak semua bisnis memiliki skala yang sama. Ada usaha yang masih berkembang dengan modal terbatas, tetapi ada pula perusahaan yang sudah mengelola investasi dan penjualan dalam jumlah besar. Karena itu, pemerintah membagi skala usaha agar pelaku bisnis dapat memahami posisi usahanya sekaligus menyesuaikan kebutuhan legalitas. Kriteria UMK menjadi salah satu hal penting bagi calon pengusaha….

Kerja sama bisnis sering melibatkan dua pihak dengan kontribusi yang berbeda. Satu pihak mungkin menyediakan modal, sedangkan pihak lain menjalankan operasional, menyediakan aset, atau membawa keahlian tertentu. Karena itu, kedua pihak perlu membuat perjanjian bagi hasil yang jelas agar pembagian keuntungan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Perjanjian bagi hasil untuk bisnis dapat menjadi salah…

Menjalankan Perseroan Terbatas tidak berhenti setelah perusahaan memperoleh status badan hukum. Setelah itu, Direksi perlu mengelola berbagai kewajiban korporasi secara berkala. Salah satunya berkaitan dengan penyusunan laporan tahunan dan penyampaian laporan tersebut kepada Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Memasuki 2026, perusahaan juga perlu memperhatikan perkembangan administrasi badan hukum yang pemerintah jalankan melalui sistem elektronik….

Pemilik Perseroan Perorangan perlu mengikuti perkembangan layanan administrasi hukum agar tetap dapat mengakses berbagai transaksi perusahaan. Salah satu perubahan penting pada 2026 berkaitan dengan layanan akun Perseroan Perorangan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU). AHU mengarahkan pengguna lama untuk melakukan pembaruan akun PT Perorangan melalui layanan terbaru. Karena itu, pemilik Perseroan Perorangan yang masih…

Memiliki NIB dan izin usaha bukan berarti pelaku usaha dapat berhenti mengurus administrasi. Setelah menjalankan kegiatan bisnis, perusahaan juga perlu memenuhi kewajiban pelaporan tertentu. Salah satunya ialah Laporan Kegiatan Penanaman Modal atau LKPM yang pelaku usaha sampaikan melalui sistem Online Single Submission (OSS). LKPM membantu pemerintah melihat perkembangan realisasi investasi dan kegiatan usaha. Sementara itu,…

Perkembangan perdagangan digital membuat semakin banyak pelaku usaha menjual produk melalui marketplace. Karena itu, pemerintah terus menyesuaikan administrasi perpajakan dengan pola transaksi digital. Salah satu aturan yang perlu dipahami penjual online ialah PMK 37/2025. Aturan tersebut memberikan kewenangan kepada pihak lain, termasuk penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik atau marketplace tertentu, untuk memungut PPh Pasal 22….

Setiap kegiatan bisnis memiliki karakter dan potensi dampak yang berbeda. Karena itu, pemerintah tidak menerapkan persyaratan legalitas yang sama untuk seluruh jenis usaha. Melalui sistem Online Single Submission atau OSS, pemerintah menggunakan pendekatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk menentukan kebutuhan legalitas berdasarkan kegiatan usaha. Bagi pengusaha, memahami tingkat risiko usaha OSS menjadi langkah penting sebelum…

Perusahaan yang ingin melakukan kegiatan impor perlu menyiapkan legalitas sejak awal. Selain mendirikan badan usaha dan memiliki Nomor Induk Berusaha atau NIB, pelaku usaha juga perlu memahami ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan impor. Salah satu istilah yang sering muncul dalam proses tersebut adalah API. Lalu, apa itu API dan apakah importir masih membutuhkan dokumen API…

Penerapan KBLI 2025 membuat sejumlah pelaku usaha perlu memeriksa kembali data kegiatan yang tercatat dalam sistem OSS. Kondisi tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan tentang NIB lama setelah KBLI 2025, terutama apakah pelaku usaha harus membuat NIB baru atau cukup menyesuaikan data yang sudah tersedia. Pada dasarnya, pelaku usaha tidak perlu langsung membuat NIB baru hanya karena…

Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS menjadi salah satu organ penting dalam Perseroan Terbatas. Melalui forum ini, pemegang saham dapat menggunakan kewenangannya untuk mengambil keputusan mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan perusahaan. Dalam praktiknya, masyarakat sering mengenal istilah RUPS tahunan dan luar biasa. Namun, Undang-Undang Perseroan Terbatas menggunakan istilah RUPS tahunan dan RUPS lainnya. Istilah…

Mendirikan perusahaan membutuhkan persiapan yang matang sejak awal. Calon pengusaha tidak cukup hanya menentukan modal, produk, dan target pasar. Mereka juga perlu memilih bentuk badan usaha serta menyesuaikan legalitas dengan kegiatan yang akan dijalankan. Perseroan Terbatas atau PT menjadi salah satu pilihan bagi pengusaha yang ingin menjalankan bisnis melalui badan hukum. Struktur PT membantu pemilik…

Membangun perusahaan membutuhkan persiapan yang terarah sejak awal. Calon pengusaha tidak cukup hanya menentukan modal, produk, dan strategi pemasaran. Mereka juga perlu memilih bentuk badan usaha serta menyesuaikan legalitas dengan kegiatan yang akan dijalankan. Perseroan Terbatas atau PT menjadi salah satu pilihan bagi pengusaha yang ingin menjalankan bisnis melalui badan hukum. Struktur tersebut membantu pemilik…

 Komposisi pemegang saham dalam Perseroan Terbatas dapat berubah karena berbagai kebutuhan bisnis. Pemegang saham dapat menjual sebagian kepemilikannya, mengalihkan saham kepada pihak lain, atau melakukan penataan kembali struktur kepemilikan perusahaan. Namun, proses tersebut tidak cukup hanya berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Perseroan perlu mengikuti ketentuan mengenai pemindahan hak atas saham serta memperhatikan Anggaran Dasar…